Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.
Anggota legislator Provinsi Jambi hasil pemilihan umum yang lalu, baru saja dilantik. Wajah sumringah yang bercampur bahagia, menghiasi wajah para wakil rakyat terpilih. Sumpah jabatan pun diambil, sebagai penanda ikatan kontrak mereka untuk lima tahun ke depan. Kini dengan senyum yang sedikit lebar dari biasanya, para legislator mulai tampil di berbagai media (semoga saja ini bukan pencitraan).
Sementara di luar gedung pelantikan, ada setumpuk harapan masyarakat yang dititipkan kepada mereka dengan perasaan harap-harap cemas, agar harapan tersebut bisa menjadi nyata dengan menjadikannya sebagai prioritas anggota dewan terpilih ketika bekerja nanti.Tulisan ini, tidak hendak menilai kinerja para legislator terpilih saat ini, karena mereka baru saja dilantik. Namun paling tidak sekadar mengingatkan tentang beberapa PR, yang sekaligus menjadi janji politik dengan para konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya adalah soal perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Pemerataan Pembangunan
Sejak republik ini dinyatakan merdeka enam puluh sembilan tahun yang lalu, kesenjangan pembangunan masih saja terjadi. Bahkan sampai hari ini. Begitu juga di Provinsi Jambi. Pemerataan pembangunan menjadi isu yang tetap relevan untuk diangkat, mengingat selama beberapa dekade pergantian pemimpin daerah maupun pergantian anggota dewan belum menampakkan perubahan yang berarti.
Setiap prosesi peralihan kekuasaan kerap kali diwarnai berbagai sentimen yang berada di balik kekuasaan tersebut. Sehingga ikut berkontribusi mempengaruhi arah dan kebijakan pembangunan selama ini, khususnya di daerah.
Beberapa dekade di Provinsi Jambi, arah pembangunan cenderung dipengaruhi oleh siapa yang ‘berkuasa’ dan dari daerah mana ia berasal. Ambil saja contoh, ketika dua periode Provinsi Jambi dipimpin oleh mereka yang berasal dari daerah paling Timur Provinsi Jambi, fokus pembangunan ikut pula mengarah ke wilayah Timur Provinsi Jambi.
Kemudian pada periode setelah itu, ketika Provinsi Jambi di pimpin oleh mereka yang berasal dari daerah Barat Provinsi Jambi, fokus pembangunan ikut pula mengarah ke wilayah Barat Provinsi Jambi tersebut. Namun patut disayangkan, pembangunan belum benar-benar sampai di wilayah paling Barat Provinsi Jambi. Padahal ada banyak sumber daya alam dan wisata yang bisa dikembangkan di daerah tersebut.
Yang menjadi pertanyaan adalah: kapan pembangunan itu akan merata, sehingga bisa sampai ke daerah-daerah yang juga haus akan pembangunan? Sementara satu periode masa kepemimpinan gubernur terpilih, tinggal menghitung hari. Sedangkan kualitas pelayanan khususnya layanan akan infrastruktur yang memadai sebagai akses menuju ibu kota provinsi belum juga terealisasi.
Kini harapan semakin besar digantungkan pada legislator terpilih. Tinggal menunggu sejauh mana para wakil rakyat ini mampu memperjuangkan aspirasi dari para konstituennya. Hal ini sekaligus sebagai uji nyali bagi para legislator, mampu atau tidak mereka meyakinkan para anggota legislator yang lain beserta pemerintah daerah, tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat daerah pemilihannya selama ini.
Kualitas Pelayanan yang Diharapkan
Persoalan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal, yakni: persoalan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan. Persoalan ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
Seiring perjalanan waktu, sebagai masyarakat pastilah menginginkan adanya perubahan perbaikan pelayanan. Secara sederhana ada beberapa jenis pelayanan yang sesungguhnya bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Diantaranya adalah: (1). Pendidikan. Pendidikan menjadi ujung tombak bagi lahirnya generasi-generasi yang cerdas, berkualitas yang dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan suatu bangsa. Dengan generasi yang cerdas, diharapkan mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu institusi pendidikan punya tanggung yang tidak ringan dalam menyiapkan hal tersebut.
Untuk menyiapkan generasi yang berkualitas tersebut, diperlukan banyak hal, seperti gedung sekolah yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, serta ketersediaan sarana penunjang. Hal ini merupakan satu kesatuan yang kompleks. Unsur-unsur ini, akan saling mempengaruhi satu sama. Mustahil pendidikan akan berkualitas sementara kita tidak punya gedung yang cukup baik. Alangkah berlebihan pula, jika mengharapkan generasi yang punya daya saing tinggi, sementara tenaga pengajar tidak memiliki kompetensi memadai. Begitu juga dengan ketersediaan sarana pendukung. Sarana pendukung akan turut membantu para peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh para tenaga pengajar.
Sementara di lapangan kita masih menemui adanya sekolah yang tidak layak huni, bahkan ada yang sampai roboh. Ini membuktikan bahwa kita belum bisa dikatakan serius memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kekurangan tenaga pendidik masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Belum lagi keluhan biaya pendidikan yang masih bisa kita dengarkan dari sebagian besar masyarakat yang kurang mampu.
(2). Kesehatan. Masalah kesehatan, juga bukan masalah yang sepele. Bagaimana mungkin roda pembangunan akan berjalan dengan baik, sementara kesehatan masyarakatnya tidak diperhatikan. Sarana kesehatan, seperti rumah sakit, peralatan, dan tenaga medis harus saling mendukung. Semua harus terus ditingkatkan.
(3). Infrastruktur. Infrastruktur berkaitan dengan masalah pembangunan fisik. Seperti akses jalan, gedung, serta semua yang termasuk dalam kategori fasilitas umum. Harapan masyarakat, di samping adanya pembangunan fisik, bangunan yang dibangun juga harus berkualitas. Tidak asal bangun, lalu mengabaikan kualitas. Pembangunan harus memperhatikan kemanfaatan dan kualitas. Sehingga bangunan fisik tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak serta bisa bertahan lama. Sehingga kita tidak terjebak dengan masalah yang itu-itu saja, hingga membuat pembangunan kita menjadi jalan di tempat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan tinggalkan komentar...