Safari Politik Berlabel Ramadan

Oleh: Mhd. Zaki, S. Sos., M. H.

Bulan Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah S.W.T. Pada bulan yang suci ini, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan kuantitas maupun kualitas amalan dengan menjalankan berbagai ibadah wajib maupun ibadah sunat. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan ganjaran pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah S.W.T. Bisa dibayangkan kalau saja amalan kita di bulan Ramadan ini bisa dimaksimalkan, maka bukan mustahil kemenangan di 1 Syawal akan menjadi milik kita.

Di Ramadan ini pula sebagian orang menjadikannya ajang untuk mengejar ketertinggalan akan amalan-amalan yang mungkin di bulan  lain jauh tertinggal atau belum sempurna. Ibarat dalam sebuah balapan, Ramadan umpama tikungan yang memungkinkan bagi para pembalap untuk tancap gas atas posisi star yang tertinggal. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat pula untuk mengejar ketertinggalan itu. 

Tentu tidak ada yang salah jika bulan yang penuh ampunan ini dimanfaatkan oleh masing-masing individu untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik penguasa langit dan bumi sembari mengharapkan dibukakan pintu taubat, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat selama ini seraya memohon segala amalan-amalan akan diterima oleh Nya. 

Begitu juga dengan penyelenggara pemerintah, pejabat publik maupun politisi. Mereka juga tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan momen Ramadan yang mulia ini dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah apa yang biasa dikenal dengan istilah Safari Ramadan.

Safari Ramadan 

Secara harfiah kata Safari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perjalanan atau petualangan jarak jauh dalam kegiatan ekspedisi, baik penelitian, penyelidikan dan wisata. Dari pemaknaan tersebut, maka makna safari yang harus dilakukan dalam konteks ini adalah menjangkau tempat-tempat yang mungkin selama ini luput dari perhatian, seperti daerah pelosok, daerah tertinggal dan lain sebagainya. 

Dalam praktik, istilah Safari Ramadan lebih melekat dengan para penyelenggara pemerintah, pejabat publik dan para politisi dalam menyapa masyarakat sebagai konstituennya. Safari Ramadan dijadikan sarana penghubung antara pejabat publik selaku penyelenggara pemerintahan maupun para politisi dengan masyarakat dalam mendengarkan berbagai aspirasi langsung dari masyarakat. 

Safari Politik

Harus diakui momentum Ramadan adalah saat yang tepat untuk melakukan safari, yakni perjalanan untuk bisa berdialog, bertukar pikiran, berkomunikasi, dan bersilaturahim dengan masyarakat yang selama ini mungkin belum bisa dengan leluasa menyampaikan aspirasi dan harapannya pada pemerintah ataupun para wakil mereka yang duduk di parlemen. 

Pada bulan Ramadan biasanya masjid-masjid lebih ramai bila dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kegiatan Safari Ramadan yang biasanya dilakukan dari masjid ke masjid tentu akan menjadi lebih efektif dalam menyerap aspirasi dari masyarakat karena dihadiri oleh banyak masyarakat yang melakukan salat berjamaah di masjid. 

Safari sebagai bentuk perjalanan jauh, hendaknya tidak hanya berorientasi material semata seperti yang digambarkan di atas, apa lagi dijadikan sarana politik seperti kampanye terselubung untuk kepentingan tertentu. Yang jauh lebih penting dari sebuah kegiatan Safari Ramadan yang dilakukan oleh para pejabat publik maupun politisi adalah menjadikan kegiatan ini sebagai sumber ilmu dan hikmah dalam ekspedisi spiritual yang nilainya lebih mulia. Dengan harapan kegiatan seperti ini akan berkorelasi positif terhadap kepekaan para penyelenggara negara maupun para politisi terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah.

Lalu pertanyaannya adalah: Apakah dengan kegiatan Safari Ramadan telah mampu membuka hati kita semua dalam hal kedekatan, kepekaan, dan kepedulian terhadap sesama? Ataukah hanya sekadar pencitraan saja? Tentu saja harapan kita Ramadan menjadikan kita insan-insan yang tidak egois dan senantiasa peka terhadap lingkungan sekitar. Sudah seharusnya pula masjid harus terbebas dari atribut partai maupun embel-embel politik dan persoalan kepentingan lainnya.