tag:blogger.com,1999:blog-56545505423261407932024-03-05T12:40:17.813+07:00Sisi Lain Zaki (S.L.Z.)ungkapan resah yang tak terlisankanUnknownnoreply@blogger.comBlogger53125tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-46489673187010530772019-09-29T09:57:00.000+07:002019-09-29T09:57:46.266+07:00Kebakaran Jenggot!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Benarkah pemerintah kini sedang kebakaran jenggot? Paling tidak, pertanyaan iseng ini telah dijawab pemerintah dengan gerah. Kegerahan ini terlihat dari beberapa respon reaktif dari mereka yang berada di lingkaran istana, terkait ramainya aksi demo mahasiswa sebagai bentuk protes kepada pemerintah, terhadap upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan, hutan, dan kabut asap yang sedang terjadi di beberapa daerah saat ini.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Berbagai upaya diklaim sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi persoalan kabut asap. Namun kenyataannya hari ini, kabut asap belum juga menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Kabut asap sudah terlanjur mengepul, lahan dan hutan di sebagian besar wilayah Sumatra dan Kalimantan habis terbakar. Kabut asap terus saja memekat menerbangkan abu yang berbahaya bagi masyarakat. Namun ‘dalang’ yang menyebabkan hutan dan lahan terbakar, sampai saat ini masih terlihat samar, tertutup oleh pekatnya kabut asap. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di luar, jarak pandang menjadi semakin pendek, kesehatan masyarakat menjadi terganggu, jadwal penerbangan maskapai pun menjadi berantakan. Dibeberapa bandara, bahkan sampai ada yang ditutup. Tidak sampai di situ, anak-anak sekolah, ASN dan pegawai swasta juga ikut menjadi korban, karena aktivitas mereka menjadi terganggu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lalu, kenapa kita seperti berat hati untuk mengakui kesalahan maupun kelalaian yang telah diperbuat, dan lebih memilih saling melempar kesalahan. Padahal kalau saja semua pihak mau jujur mengakui kesalahan dan kelalaian masing-masing, tentu kabut asap tidak akan sampai separah ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Jangan Serampangan Memperlakukan Alam </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabut asap yang melanda, tentu bukan kali pertama terjadi di republik ini. Bahkan, kejadian ini terus berulang dari tahun ke tahun, dan cenderung semakin parah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alam perlu dikelola secara arif. Sehingga apa yang kita alami saat ini, tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Alam mesti dijaga dengan penuh tanggung jawab, bukan sebaliknya di eksploitasi serampangan untuk kepentingan-kepentingan material semata. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Semua pihak harus sadar, bahwa alam telah memberikan kehidupan bagi umat manusia, dan kehidupan manusia sangat bergantung dengan alam. Maka sudah selayaknya kita sama-sama menjaga alam dari kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan serakah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kita masih membutuhkan oksigen dari hutan, kita juga masih membutuhkan air untuk bertahan hidup. Itu semua hanya bisa didapatkan dari alam, hutan yang terjaga. Selain itu, hutan juga menjaga kita dari efek buruk pemanasan global<i> (global warming).</i> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alam telah memberikan banyak manfaat untuk manusia, namun apa yang telah kita perbuat untuk alam? Kita terlalu serakah, dan kini kita sibuk seperti kebakaran jenggot, setelah alam menjadi murka. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Upaya pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan pemerintah, tampak berjalan di luar harapan. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah belum begitu jelas terlihat. Dimana pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kehutanan telah membentuk lima brigade pengendalian kebakaran hutan yang diberi nama Manggala Agni yang ada di lima provinsi rawan kebakaran hutan. Lima provinsi tersebut yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, termasuk didalamnya adalah Provinsi Jambi. Namun lagi-lagi kita sepertinya masih kecolongan, karena kabut asap masih saja mengepul.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan melihat kondisi kabut asap saat ini, tidak mungkin rasanya hanya disebabkan oleh pembakaran lahan oleh petani tradisional semata, yang nota bene lahannya hanya beberapa hektar saja. Justru yang paling masuk akal adalah kabut asap lebih diakibatkan oleh aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh mereka yang memiliki lahan perkebunan yang luasnya mencapai puluhan ribu hektar. Lalu siapa yang kira-kira memiliki lahan seluas itu?</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Peran Pemerintah </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kasus ini, pemerintah punya peranan penting. Khususnya pemerintah daerah. Di era otonomi daerah, dimana terjadinya pergeseran kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi, membuat kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengelola daerahnya masing-masing. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga dengan hal perizinan pengelolaan atas hutan. Peta dan izin HPH serta HTI, yang banyak diduga sebagai lokasi titik panas, (hot spot) justru dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Bahkan Kementerian Kehutanan mengklaim, pemerintah daerah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya bencana kabut asap musiman di daerah, karena persoalan perizinan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala daerah harus berkolaborasi, dan saling berkoordinasi, untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya sibuk membicarakan masalah suksesi dan kumpul sana-sini demi kepentingan politik semata. Sudah saatnya berpikir dan berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sejatinya pemberian izin pengelolaan atas hutan sudah harus diperketat. Entah itu izin HPH, HTI, maupun pengelolaan sumber daya alam lainnya. Semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mempertimbangkan segala aspek. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain persoalan perizinan, persoalan pengawasan juga tidak bisa disepelekan. Pengawasan di lapangan bisa dengan melibatkan semua pihak. Diantaranya melibatkan personel dari anggota polisi kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang ada di masing-masing daerah, serta masyarakat yang berada di sekitar hutan. Hal ini tentu tidak dengan cuma-cuma, melainkan dengan memberikan kompensasi atas kerja mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Sanksi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal terpenting dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan izin pengelolaan atas hutan adalah ketegasan. Ketika ketentuan yang disyaratkan dalam memperoleh izin tersebut dilanggar, maka pemerintah yang mengeluarkan izin tersebut, harus berani untuk mencabut izin yang telah dikeluarkan, serta memberikan sanksi yang mampu memberikan efek jera dan mampu memulihkan atas kerugian yang ditimbulkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sampai sekarang, proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan boleh dibilang masih lemah, bila dibandingkan dengan penegakan kasus hukum lainnya. Banyak kasus pembakaran hutan yang muncul, tapi tidak sampai ke pengadilan alias ‘menguap’ karena pembuktiannya yang lemah. Sebagian kasus ada yang sampai ke pengadilan, tapi sanksi hukumnya ringan, sehingga para pelaku tidak merasa jera. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menjaga hutan adalah kewajiban kita semua, namun memberi izin adalah kewenangan penuh pemerintah. Jangan sampai izin yang diberikan justru membuat kita menjadi kebakaran jenggot.</div>
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>* Owner Pustaka Ken Dee</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-28209430786770647382018-03-28T09:44:00.001+07:002018-03-28T09:44:51.286+07:00Stop Mewariskan Dendam Politik!*<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil7-O0zRA-ksmPOQpNmvlc1y5JGNKnPIzhs02cktkgb1MYJFBkmhk_1Qwrr2MoTM-zlUnM-YUM4Lopm064u72-s8TOAIghJUi2zsBneVXTDMx6zjqTVBpIKk6h_VRkWsGTuz-ZRGVtePQ/s1600/Selasa%252C+27+Maret+2018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="580" data-original-width="1294" height="89" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil7-O0zRA-ksmPOQpNmvlc1y5JGNKnPIzhs02cktkgb1MYJFBkmhk_1Qwrr2MoTM-zlUnM-YUM4Lopm064u72-s8TOAIghJUi2zsBneVXTDMx6zjqTVBpIKk6h_VRkWsGTuz-ZRGVtePQ/s200/Selasa%252C+27+Maret+2018.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Oleh: Mhd. Zaki</div>
<div style="text-align: justify;">
Konstelasi politik menjelang suksesi sering kali melahirkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Terutama antara tim pendukung kandidat yang satu dengan tim pendukung kandidat yang lain. Apa lagi di daerah yang notabene pendidikan politiknya masih belum mapan. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Gesekan-gesekan ini, tanpa disadari telah menjadi mata rantai sistem pewarisan dendam politik dalam kehidupan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketidaksiapan masing-masing kandidat dan tim pendukung dalam menerima hasil akhir suksesi turut memperkuat mata rantai tersebut. Sehingga dendam politik menjadi semakin mengakar dan sulit untuk diputus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam tatanan kehidupan berdemokrasi, perbedaan pilihan politik merupakan sebuah keniscayaan. Tidak mesti pilihan orang tua dan anak itu harus seragam. Pilihan adalah kebebasan masing-masing individu dalam mengekspresikan hati nurani mereka yang dijamin oleh konstitusi kita.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perbedaan pilihan dan pandangan politik, dalam perjalanannya seringkali disalahartikan, sehingga ketidakmampuan sebagian besar masyarakat menerima perbedaan itu telah melahirkan gesekan-gesekan yang kemudian mewariskan dendam politik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bagi pendukung fanatik, kekalahan sang kandidat dengan cacian dan makian oleh tim maupun kandidat lain, merupakan hal menyakitkan, yang sudah tentu sulit untuk dilupakan. Tidak heran jika ada warga menjadi terbelah, hubungan menjadi renggang bahkan sampai rusak hingga bertahun-tahun lamanya karena masih ada rasa dendam dan sakit hati. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Memutus Rantai Dendam Politik </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari dendam politik bagi tatanan kehidupan masyarakat, maka mata rantai dendam politik tersebut sudah harus diputus agar tidak berlanjut dan semakin parah dalam merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk memutus rantai dendam politik, memerlukan keterlibatan banyak pihak. <i>Pertama</i>, para kandidat dan tim sukses/pendukung. Para kandidat dan tim sukses harus bermain ‘elegan’ dan ‘cantik’. Merebut hati calon pemilih bisa dilakukan dengan banyak cara. Cara-cara anarkis dan sarkastis sudah tidak layak lagi diberi ruang. Untuk itu para kandidat dan tim sukses dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menentukan metode yang digunakan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Merebut hati calon pemilih di zaman yang kian bergerak maju, tidak melulu harus dengan menjelek-jelekkan, menghina kandidat lain, atau dengan membagi-bagikan uang (money politic) seperti yang selama ini sering terjadi. Cara-cara seperti ini sudah seharusnya dihilangkan karena nyata-nyata telah merusak masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para kandidat sudah seharusnya bisa memberikan pendidikan politik yang sehat, mengedukasi masyarakat dengan menawarkan program-program kerja yang logis yang bisa dirasakan oleh masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat berpolitik yang baik, dengan tetap mengutamakan etika.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Kedua</i>, keterlibatan tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Idealnya tokoh masyarakat maupun tokoh adat seperti Depati Ninik Mamak memosisikan diri di wilayah yang netral. Dalam pengertian mereka terbebas dari tarik menarik kepentingan. Kenapa hal ini penting? Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat yang sudah terjalin baik. Bukan sebaliknya, sampai harus menjadi tim sukses para kandidat dan terlibat aktif dalam politik praktis. Mereka cukup untuk mengajun mengarah anak kemenakan agar senantiasa dalam kondisi apapun anak kemanakan, warga kampung tidak terpecah belah, apa lagi sampai bentrok fisik dan saling bakar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Layaknya seorang tokoh, mereka harus mampu memberikan teladan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat tetap merasa sejuk, nyaman dan tenteram. Dengan demikian masyarakat akan tetap terjaga, terhindar dari konflik, terutama konflik horizontal antar sesama warga masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Harus diakui bahwa tokoh adat maupun tokoh masyarakat, mempunyai posisi strategis dalam setiap suksesi. Para tokoh ini dianggap mempunyai pengaruh dan mampu menggerakkan masyarakat. Jadi tidak heran setiap musim suksesi, para tokoh ini sering kali didekati dan tidak jarang dimanfaatkan untuk dijadikan ‘mesin suara’.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, para tokoh masyarakat harus memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada para kandidat untuk menyampaikan program-program unggulan mereka guna meyakinkan calon pemilih di wilayah mereka. Tidak perlu ada pembatasan apalagi sampai memboikot kandidat tertentu, tentu hal semacam ini tidak baik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain tidak baik, pembatasan atau sampai memboikot kandidat tertentu untuk masuk ke wilayah mereka, akan berimplikasi buruk terhadap daerah tersebut. Anggap saja daerah tersebut merupakan basis dari salah satu kandidat, lalu untuk calon lain diboikot, tidak diberi kesempatan yang sama untuk masuk ke wilayah tersebut kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau calon yang didukung tersebut menang mungkin tidak ada masalah. Namun jika keadaannya tidak demikian, anggaplah yang menang justru calon yang diboikot tadi, maka keadaannya akan berbeda. Yang menjadi korban tetap masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Ketiga</i>, penyelenggara dan penegak hukum. Di banyak kasus, kegaduhan justru bersumber dari oknum penyelenggara dan penegakan hukum. Penyelenggara yang memihak dan tidak profesional bisa memancing masing-masing pendukung untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu penegakan hukum, baik bagi para kandidat maupun pendukung yang terbukti melanggar aturan, juga harus diberi sanksi berupa tindakan tegas, sehingga memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi siapa saja yang melanggar aturan main yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, kekhawatiran akan netralitas terhadap penyelenggara dan penegakan hukum bisa dihilangkan serta kepercayaan terhadap penyelenggara pun akan semakin membaik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Akhirnya silakan berbeda pilihan sesuai dengan hati nurani, namun tetap saling menghormati dan menghargai. Tidak perlu sarkastis, apalagi sampai anarkis. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://jambiupdate.co/artikel-stop-mewariskan-dendam-politik.html">*Dimuat di Media Online Jambi Update, Selasa, 27 Maret 2018</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-85373020987819940222018-03-21T13:39:00.000+07:002018-03-21T13:39:44.807+07:00Mengangkat Jambi Melalui Layar Lebar<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai bagian dari masyarakat Jambi, kehadiran Wo Azhar M.J. dan beberapa seniman Jambi di film layar lebar “Trip N Vlog #Pulang Kampung” patut membuat kita merasa bahagia sekaligus bangga. Seniman Jambi bisa membuktikan bahwa mereka tidak kalah dalam beradu peran dengan aktor seperti Reza Pahlevi, Amel Carla yang merupakan aktor populer di dunia perfilman tanah air. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Kehadiran seniman Jambi ini serupa pahlawan di medan yang lain. Para seniman ini berhasil mengangkat Jambi di jalan yang berbeda, untuk bangkit dan masuk dalam sejarah perfilman Indonesia. Kalau selama ini Jambi hanya dikenal dengan benda purbakala dan cagar budayanya, kini Jambi mampu lahir dari karakter dan kreativitas seniman-senimannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Film “Trip N Vlog #Pulang Kampung” yang digarap oleh sutradara ternama Poernomo Aziz, kemarin (1 Maret 2018) tayang bioskop-bioskop di Indonesia, termasuk di Jambi. Film yang berdurasi 92 menit ini mengambil tema dan latar di Provinsi Jambi. Hal ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jambi. Selain ingin melihat bagaimana seniman Jambi beradu peran, masyarakat juga pasti ingin melihat bagaimana nuansa lokal Jambi digarap secara total dan dikemas secara apik sehingga menjadi sebuah film yang layak untuk ditonton.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Potensi dan Strategi </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan luas wilayah 53.435,72 KM2 yang terdiri dari luas daratan 50.160,05 KM2 dan luas perairan 3.274,95 KM2 (sumber: http://jambiprov.go.id), Provinsi Jambi sesungguhnya memiliki banyak potensi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain punya potensi unggulan seperti sektor perkebunan dan pertambangan, ia juga kaya dengan berbagai objek wisata. Sebagian kecil potensi tersebut sudah dicoba diangkat oleh sang sutradara dalam film Trip N Vlog ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang dimunculkan dalam film ini, pada dasarnya masih sebatas kulit luar Jambi, yang kalau dibuka di dalamnya masih menyimpan banyak hal menarik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sekian banyaknya objek wisata yang menjadi aset Provinsi Jambi, di antaranya adalah: wisata sejarah, budaya, alam, dan kuliner. Namun dari beberapa jenis objek wisata yang dimiliki tersebut, belum sepenuhnya digarap secara maksimal, baik oleh pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat. Sehingga sederetan kekayaan objek wisata itu gaungnya belum terlalu menggema di luar dan manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu contoh adalah objek wisata sejarah Candi Muarojambi. Dari beberapa literatur bahkan disebutkan bahwa kompleks percandian Muarojambi merupakan kompleks percandian terbesar di Asia. Konon ia tidak hanya dikenal sebagai tempat ibadah, akan tetapi ia juga dijadikan sebagai pusat pendidikan bagi pemeluk agama Budha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika dibandingkan dengan candi-candi lain yang ada di Indonesia, Candi Muarojambi masih jauh kalah populer. Misalnya dengan Candi Borobudur. Walaupun kompleks percandiannya tidak seluas Candi Muarojambi, namun kepopulerannya bahkan sampai ke belahan dunia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan untuk mengimbangi daerah lain tersebut? Menurut penulis ada beberapa hal yang bisa dilakukan. <i>Pertama</i>, pengelolaan dan perawatan. Potensi wisata di Provinsi Jambi sudah harus dikelola secara serius dan berkelanjutan. Mustahil rasanya Jambi bisa menjadi destinasi wisata nasional jika tidak ada tindakan nyata dalam perbaikan sistem pengelolaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tamu harus dimanjakan dengan berbagai suguhan, baik itu pelayanan, fasilitas, maupun pemandangan. Sistem pembiayaan harus jelas dan terukur, akses menuju tempat wisata dengan transportasi yang lancar dan nyaman. Sehingga mereka tidak kapok untuk datang ke Jambi. Minimal mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan dan sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Kedua</i>, promo besar-besaran. Salah satunya adalah terlibat aktif dalam berbagai event. Event-event besar baik yang berskala nasional maupun internasional menjadi kesempatan yang baik untuk mengenalkan potensi daerah. Apalagi pemerintah Provinsi Jambi memiliki generasi-generasi muda berbakat. Dengan memberdayakan para duta yang dimiliki Jambi baik itu Duta Pariwisata, Duta Bahasa, Duta Bahari dan lain sebagainya diharapkan mampu membawa perubahan positif terhadap Jambi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Ketiga</i>,optimalkan penggunaan teknologi. Di zaman yang serba digital seperti yang dirasakan saat ini, dunia umpama tidak berjarak. Akses informasi bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Akan sangat sayang sekali kalau hal ini tidak dimanfaatkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penggunaan video blog (Vlog) bisa menjadi alternatif media promosi pariwisata, di samping media sosial lainnya. Selain mudah dan murah, pemanfaatan teknologi dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi terlalu banyak mengeluarkan anggaran, cukup diunggah lalu dibagikan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Momentum Branding Wilayah</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Garapan film ini, seharusnya bisa ditangkap sebagai momentum oleh pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk berbenah. Daerah harus berpikir keras dalam mengemas produk-produk unggulan sehingga para sineas semakin tertarik untuk memproduksi banyak film di Jambi. Dengan demikian Jambi akan semakin dikenal. Sehingga akan semakin banyak masyarakat luar yang tertarik datang ke Jambi untuk berwisata maupun berinvestasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan hadirnya film yang mengangkat lokalitas Jambi ini, mudah-mudahan akan membuat semua mata melirik ke Jambi, yang sekaligus akan meyakinkan semua pihak bahwa Jambi punya banyak potensi yang bisa dikembangkan dan diangkat, terutama bagi para investor untuk berinvestasi di Jambi. Sehingga dengan makin ramainya investor masuk ke Jambi akan berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengembangan potensi daerah tentu tidak bisa dibebankan pada satu pihak, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Pemerintah, swasta serta masyarakat harus mampu bekerja bersama-sama menciptakan iklim yang ramah untuk semua kalangan. Selain itu dibutuhkan konsistensi dan kerja keras serta upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam membaca peluang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0Jambi, Indonesia-1.4851831 102.43805810000003-3.5162776 99.856271100000029 0.5459114 105.01984510000004tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-76061188120962748112018-02-17T16:49:00.000+07:002018-02-17T16:50:42.127+07:00Mengawasi Penyelenggara Pemilu*<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKZWs49gslpTALYem1Y4mqV0RhqeVIgwrRx6hvahfLPNSZTt-wmzfUECnO4JIvSUbEOw44Eg6vQ6DnVKFu-yoHgODWupqMJNyvlP-mds92erHAyX-5E1PQ1k7daNFkWpvXPJrCT8WcgIU/s1600/Sabtu%252C+17-2-18.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKZWs49gslpTALYem1Y4mqV0RhqeVIgwrRx6hvahfLPNSZTt-wmzfUECnO4JIvSUbEOw44Eg6vQ6DnVKFu-yoHgODWupqMJNyvlP-mds92erHAyX-5E1PQ1k7daNFkWpvXPJrCT8WcgIU/s200/Sabtu%252C+17-2-18.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu dan DKPP mempunyai tugas yang tidak ringan. Dari ketiga institusi inilah harapan masyarakat digantungkan demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.</div>
<a name='more'></a><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya, dari Pemilu yang berkualitas pula warga negara berharap bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal. Pemimpin yang mampu merasakan, mau mendengarkan dan sigap dalam merespons apapun persoalan yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, maka penyelenggara Pemilu harus steril, terbebas dari tarik menarik kepentingan, baik kelompok maupun golongan. Untuk memastikan hal itu maka mereka harus terus diawasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengawasan terhadap penyelenggara tersebut, harus dilakukan secara komprehensif dengan memastikan rekam jejak calon penyelenggara, rekam jejak tim seleksi, sampai pada kinerja penyelenggara setelah terpilih dan saat bekerja nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Maraknya Pelanggaran Pemilu</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sekian kali penyelenggaraan Pemilu, baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif, di pusat maupun di daerah, hampir semuanya diwarnai dengan berbagai pelanggaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari berbagai pelanggaran, setidaknya ada beberapa jenis pelanggaran yang sering dijumpai. Di antaranya adalah kampanye di luar jadwal, menampilkan alat peraga, kampanye yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatan aktif (biasanya dilakukan oleh para incumbent).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelanggaran di atas, sering kali luput dari pantauan penyelenggara, terutama yang dilakukan oleh para incumbent. Jika hal seperti ini terus diabaikan, maka pihak lain jelas merasa dirugikan. Sehingga berpotensi memicu gesekan-gesekan horizontal yang justru malah menciderai demokrasi itu sendiri. </div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Sanksi </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelanggaran Pemilu tentu tidak muncul begitu saja, setidaknya ada beberapa faktor yang turut mempengaruhinya. Pertama, pengawasan yang tidak ketat. Pengawasan yang tidak ketat akan melahirkan ketidakpatuhan para kontestan/peserta Pemilu dalam mematuhi peraturan yang telah ditentukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, sanksi yang tidak memberikan efek jera dan mendidik. Selama ini sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera bagi peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran. Pemberlakuan sanksi administrasi sering kali diabaikan, sehingga menjadi tidak efektif. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketiga, kurangnya sosialisasi. Minimnya sosialisasi dari penyelenggara membuat informasi tidak diterima dengan baik oleh para calon dan tim sukses. Terutama yang berkaitan dengan bentuk dan jenis pelanggaran Pemilu sehingga ada yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran, karena ketidaktahuan mereka. Walaupun ada juga yang hanya sekadar mencari alasan untuk membenarkan sebuah kesalahan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Empat, peran masyarakat. Dalam pesta demokrasi ini, selain penyelenggara seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, masyarakat juga mempunyai peran penting. Di antaranya adalah dengan menjalankan fungsi kontrol dan terus memberikan dorongan terhadap kerja institusi penyelenggara agar bisa bekerja secara maksimal sehingga Pemilu akan menghasilkan para eksekutif maupun legislator yang berkualitas, yang mampu menerjemahkan persoalan yang berkembang dalam masyarakat untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Sehingga pesta demokrasi bukanlah sekadar ritual lima tahunan semata, melainkan akan menjadi peristiwa yang akan diingat sepanjang masa dalam melahirkan perubahan-perubahan positif yang signifikan untuk kepentingan warga negara secara keseluruhan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui bahwa muara dari pesta demokrasi yang menghabiskan banyak biaya ini, sesungguhnya tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk apa kita menghabiskan biaya demokrasi yang begitu besar kalau hanya sekadar untuk melahirkan para ‘penjahat kemanusiaan’.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Harapan </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Tentunya untuk menjadikan pesta demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang berkualitas, sikap sigap dan tanggap dari penyelenggara sebagai garda terdepan sangat diharapkan, kemudian ditambah dengan backup dari masyarakat. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi sengketa Pemilu maupun Pemilukada yang berakhir dengan kerusakan parah terhadap tatanan sosial masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat (kesejahteraan) sebagai warga negara benar-benar bisa terwujud.</div>
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>*Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Independent, Sabtu, 17 Februari 2018</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-21165281820418616822018-01-22T07:52:00.002+07:002018-01-22T07:52:33.388+07:00Komitmen dalam Berpolitik<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIRN8RPoYgFeoqOazYwdzMv4bQXeZB8yWPV-x6QBY_8nhEZw5cV1z3dnNTt1mG-v73ijKLlPl8aUTr5aHUW6XQ2CdaBo5u9QGu3arklQ3ZoyC0kDHvhGFUuYcdb1Z0anvPgaUnsTKU0lE/s1600/Kamis%252C+18-1-18.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1032" data-original-width="774" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIRN8RPoYgFeoqOazYwdzMv4bQXeZB8yWPV-x6QBY_8nhEZw5cV1z3dnNTt1mG-v73ijKLlPl8aUTr5aHUW6XQ2CdaBo5u9QGu3arklQ3ZoyC0kDHvhGFUuYcdb1Z0anvPgaUnsTKU0lE/s200/Kamis%252C+18-1-18.jpeg" width="150" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemilihan kepala daerah selalu menarik untuk dicermati dan didiskusikan. Bukan saja persoalan bagaimana latar belakang para calon, akan tetapi juga dalam hal manuver politik partai dalam mengusung ‘jagoannya’.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Di beberapa daerah, terjadi beberapa peristiwa politik yang mengejutkan. Mulai dari pengunduran diri bakal calon, pencalonan sepasang suami istri, sampai pada penarikan dukungan dari partai politik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Partai politik selalu hadir dengan berbagai manuver dan taktik. Bahkan tidak jarang isu-isu negatif pun dihalalkan. Isu suku, adat, ras dan agama (SARA) kerap dijadikan senjata untuk menyerang lawan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Harapannya semua hampir sama, agar para calon yang mereka usung bisa menjadi ‘pemenang’ dalam ‘pertarungan’, dengan demikian pamor partai menjadi naik, kemungkinan untuk didekati para pencari kekuasaan akan semakin besar, lalu mereka punya kesempatan untuk menempatkan orang-orang pilihan partai untuk duduk di pemerintahan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, suksesi pemilihan kepala daerah, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dalam upaya mengamankan suara untuk kepentingan yang lebih besar yakni pemilihan presiden mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Mahar Politik</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Baru-baru ini tentu masih segar di ingatan kita, bagaimana penarikan dukungan Partai terhadap salah satu bakal calon kepala daerah di Kabupaten Kerinci. Seperti diketahui, Salah satu bakal calon kepala daerah sudah terlebih dahulu menerima surat dukungan dari Partai politik, namun di menit-menit terakhir, partai politik tersebut menarik dukungan mereka dan mengalihkan dukungan ke calon yang lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan adanya peristiwa ini, lalu benarkah mahar politik itu tidak ada?, seperti beramai-ramai disampaikan oleh para petinggi partai? </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Secara logis, sepertinya agak sulit diterima akal sehat. Apalagi di zaman sekarang. Tidak ada makan mewah yang gratis. Seperti sama-sama diketahui, untuk ke toilet saja kita harus bayar. Apa lagi untuk jadi kepala daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Manuver yang dilakukan oleh partai politik dengan menarik dukungan sela beberapa jam sebelum pendaftaran calon kepala daerah dilakukan, tentu membuat sebagian masyarakat ‘melongo’. Padahal sehari sebelumnya surat dukungan sudah jelas-jelas diberikan ke salah satu calon, namun dalam hitungan jam, dukungan tersebut mendadak beralih. Hal ini tentu semakin menguatkan indikasi adanya mahar politik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pendidikan Politik dan Komitmen Partai</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Penarikan dukungan oleh partai dalam kamus politik sama sekali tidak diharamkan. Toh politik itu dinamis senantiasa. Yang patut menjadi soal, justru komitmen dari partai tersebut. Mengapa demikian?, karena manuver semacam ini akan melahirkan asumsi negatif terhadap partai itu sendiri. Selain itu, partai bisa saja dijauhi dan ditinggalkan pemilih, karena dinilai plin-plan dan tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekadar catatan untuk semua partai politik, bagi masyarakat awam, manuver semacam ini bukanlah pendidikan politik yang baik, melainkan seperti berpolitik yang kehilangan etika, yang keputusan maupun kebijakannya tidak bisa untuk dipegang. Partai politik juga perlu mengajarkan kepada masyarakat bagaimana menjaga komitmen, sehingga ke depan akan terbentuk masyarakat yang punya komitmen yang kuat dalam membangun bangsa ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Akhirnya, semoga sistem demokrasi yang kita pilih ini, senantiasa mengajarkan kita untuk tetap menjaga komitmen sebagai pegangan, sehingga kita tidak tenggelam dalam kepentingan golongan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>*Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Independent, Kamis, 18 Januari 2018</i></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-46258385577891961272014-12-07T08:32:00.000+07:002014-12-07T08:36:38.729+07:00Waspada Calo Beasiswa!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe-IsAUI5nw0PfRivp_NaEY2jdHjmGuw6JkzjfMKdTPPFq-cKFxgIxkQLh7xpmEwV9Xt0isolkPFECCJCfLQ1sToDz0qNpUScrHdN_1AdpMG18sKIG73TGwIw_oc0Nm1lStHx9JC87wIw/s1600/20141203_204034.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe-IsAUI5nw0PfRivp_NaEY2jdHjmGuw6JkzjfMKdTPPFq-cKFxgIxkQLh7xpmEwV9Xt0isolkPFECCJCfLQ1sToDz0qNpUScrHdN_1AdpMG18sKIG73TGwIw_oc0Nm1lStHx9JC87wIw/s1600/20141203_204034.jpg" height="179" width="320" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Provinsi Jambi, kembali membuka penerimaan beasiswa untuk tahun anggaran 2015. Pendaftaran penerimaan beasiswa dibuka selama empat belas hari, dan ditutup 25 November 2014 yang lalu. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan beasiswa kali ini, terlihat sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasalnya penerimaan kali ini dikhususkan untuk program S2 dan S3. Panitia juga telah menetapkan empat kategori penerima, yaitu: beasiswa umum bagi mahasiswa S2, beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa S2, beasiswa umum bagi mahasiswa S3, serta beasiswa penyelesaian bagi mahasiswa S3. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggaran yang dikucurkan untuk program beasiswa ini pun, tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar 16 miliar. Angka yang tentu saja tidak sedikit. Dengan anggaran yang tidak sedikit ini, tentu sejalan dengan harapan, bahwa pemberian beasiswa ini mampu memberikan perubahan yang berarti untuk Jambi. Selain membantu meringankan beban kuliah bagi mahasiswa asal Jambi, program beasiswa ini juga diharapkan bisa menjadi investasi jangka panjang untuk Provinsi Jambi ke depan dalam mengubah wajah Jambi agar semakin baik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun di balik harapan itu, ada kekhawatiran yang cukup beralasan dari sebagian masyarakat, khususnya dari calon penerima beasiswa dan termasuk dari penulis. Bagaimana kalau anggaran yang cukup besar tersebut, ternyata penyalurannya tidak tepat sasaran, atau justru menjadi ajang bagi-bagi jatah bagi para oknum pejabat? Bagaimana pula kalau proses seleksi penerimaan beasiswa ini semakin melahirkan banyak calo?, seperti musim penerimaan beasiswa sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Karena bukan tidak mungkin para calo beasiswa ini akan semakin bermunculan dan ‘bergerilya” selama proses seleksi itu berlangsung. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Modus Operandi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mewaspadai para calo ini, maka paling tidak kita harus mengenali atau mengetahui modus operandi yang biasa mereka lakukan. Modus operandi yang dilakukan oleh calo beasiswa ini, biasanya dengan berusaha mendekati para calon penerima beasiswa, dengan berbekal nomor kontak dan beberapa data tentang calon penerima. Mereka bahkan ada yang membawa-bawa nama pejabat. Ini mereka lakukan untuk meyakinkan calon korban agar mereka benar-benar percaya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah calon korban tersebut terlihat percaya, lalu mereka menawarkan jasa dan menjanjikan kelulusan dengan perjanjian tertentu. Perjanjian tertentu itu bisa saja dengan persen-persenan dan lain sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apalagi untuk calon penerima program S3, akan besar sekali kemungkinan didekati oleh para calo. Alasannya masuk akal, karena untuk program S3 ini peluang kelulusannya lebih besar bila dibandingkan dengan program S2. Karena yang mendaftar untuk program S3 jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan program S2.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nah, dengan modus seperti itu, tentu sebagian besar calon penerima akan merasa tertarik dengan tawaran tersebut. Apa lagi dana ini boleh dibilang ‘cuma-cuma’ dalam artian, pengajuan permohonan untuk mendapatkan beasiswa ini tidak dipungut biaya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan pengalaman penulis, serta keluhan para calon penerima beasiswa pada blog yang penulis kelola, sebagian besar mereka selama ini merasa tidak puas dengan sistem seleksi yang digunakan tersebut. Ketidakpuasan itu berkaitan dengan kaburnya informasi tentang: jadwal pengumuman kelulusan, jumlah penerima, serta besaran masing-masing yang diterima oleh calon penerima beasiswa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tersebut di atas, sama sekali tidak disebutkan dalam pengumuman resmi dari dinas. Padahal, selain persyaratan dan kategori penerima, jadwal pengumuman kelulusan, jumlah penerima, serta besaran masing-masing yang diterima oleh calon penerima beasiswa, seharusnya juga dibunyikan di situ. Hal ini dimaksudkan, agar tidak memunculkan spekulasi negatif yang justru menciderai niat baik Pemprov. Jambi dalam memberikan beasiswa tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Apa yang Bisa Dilakukan?</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pengajuan beasiswa, khususnya di Provinsi Jambi, yaitu: Pertama, sebelum memasukkan berkas/bahan, pastikan berkas/bahan yang kita masukkan tersebut sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh panitia seleksi. Hindari memasukkan bahan yang sebenarnya tidak diminta untuk dilampirkan oleh panitia, karena itu justru akan merepotkan panitia seleksi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, pastikan bahan yang dimasukkan benar-benar sampai ke panitia seleksi dengan meminta tanda terima bahwa bahan sudah diterima oleh panitia. Walaupun sesungguhnya melalui jasa pengiriman bisa dimanfaatkan, namun alangkah lebih baiknya jika di sampaikan langsung atau dengan bantuan teman atau saudara yang anda percayai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketiga, abaikan semua tawaran yang mengatas namakan pejabat tertentu yang mungkin saja mengaku bisa membantu meluluskan beasiswa saudara dengan suatu perjanjian tertentu, yang berupa imbalan, persen-persenan dan lain sebagainya. Karena diketentuan seleksi jelas di sebutkan bahwa seleksi dilakukan tanpa dipungut biaya apa pun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat, tetap memantau perkembangan informasi seputar beasiswa dengan menghubungi panitia seleksi atau dari sumber yang bisa dipercaya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelima, kalau seandainya saudara dinyatakan tidak lulus, saudara juga berhak mendapatkan informasi ke bagian panitia seleksi penerima beasiswa, dan menanyakan apa yang menjadi alasan ketidaklulusan saudara, sehingga itu bisa menjadi catatan untuk pengajuan beasiswa pada musim berikutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mudah-mudahan tulisan ini bisa memberikan rasa nyaman bagi kita semua, khususnya bagi calon penerima beasiswa yang sedang berjuang dalam melawan kebodohan, sehingga Provinsi Jambi ke depan memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk bersaing.<br />
<i><br /></i>
<i>*Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Independent, Rabu, 3 Desember 2014</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-23751737055927920182014-09-30T13:37:00.001+07:002014-09-30T13:37:39.294+07:00Menutup Rapat Layanan Birahi<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmx0Q3RbhOe8hy0DnfrVXxEyZd0l9z3x5g_HxXlieYVVsNs-wCrWCnyvymlMeEA36AVLbdsjfaVxGsRHEdaSR6zw8md7jPPt9yJBBMHSk-5Sakajgarbof8bE_3LDnwxKVXLHEHS13Tms/s1600/300920146553.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmx0Q3RbhOe8hy0DnfrVXxEyZd0l9z3x5g_HxXlieYVVsNs-wCrWCnyvymlMeEA36AVLbdsjfaVxGsRHEdaSR6zw8md7jPPt9yJBBMHSk-5Sakajgarbof8bE_3LDnwxKVXLHEHS13Tms/s1600/300920146553.jpg" height="200" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Niat baik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi untuk menutup lokalisasi di Jambi dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, patut mendapat apresiasi. Pasalnya, kehadiran praktik ‘layanan birahi’ ini telah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat di “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Apa lagi Jambi dikenal dengan masyarakatnya yang sopan, santun dan teguh terhadap nilai-nilai agama dan budayanya. </div>
<a name='more'></a>Wacana penutupan lokalisasi kali ini, bukan kali yang pertama. Sebelumnya jauh-jauh hari juga sudah pernah diwacanakan oleh wakil rakyat beserta pemkot setelah mendengar keluhan serta tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat, tentang dampak buruk yang ditimbulkan dengan beroperasinya kegiatan ‘esek-esek’ di lokalisasi tersebut (baca Lokalisasi Bentuk Legalisasi Prostitusi). <br />
<div style="text-align: justify;">
<br />
“Pucuk” sebutan untuk tempat lokalisasi di Jambi, seperti diketahui sudah beroperasi bertahun-tahun lamanya. Ia hadir bukan lagi sebagai bisnis ‘ecek-ecek’, melainkan sudah menjelma menjadi bisnis besar, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tentu bisnis ini menjanjikan lagi menggiurkan. Jadi wajar saja, jika selama ini wacana penutupan lokasi ini berhenti sebatas wacana, lalu menguap begitu saja.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br />Prositusi Dimana-mana</b><br />
Hampir di semua daerah mempunyai sebutan khusus untuk bisnis ‘layanan birahi’ tempat penyaluran nafsu syahwat tersebut. Seperti di daerah Jawa Barat, ada yang namanya “Kampung Arab” yang sudah menjadi rahasia umum sebagai tempat yang kononnya didominasi oleh warga Arab dalam menyalurkan libidonya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Di kota-kota besar dewasa ini praktik prostitusi begitu marak, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara terselubung, seperti panti pijat plus-plus, salon plus-plus, kost-kostan maupun hotel berbintang. Begitu juga dengan di Jambi, sebagian masyarakatnya tentu tidak asing lagi dengan istilah ‘Pucuk’. Hal ini membuktikan bahwa praktik prostitusi hampir terjadi di mana-mana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan seperti di ‘Kampung Arab’ di Jawa Barat, ‘Pucuk’ di Jambi dan lain sebagainya, tentu tidak lahir dengan begitu saja. Banyak hal yang menjadikan kegiatan penuh dosa semakin berkembang dengan pesat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br />Pemicu Munculnya Prostitusi</b><br />
Harus diakui bahwa, lokalisasi sebagai tempat praktik prostitusi bukanlah persoalan penyimpangan sosial semata, bagaimana kebutuhan rohani itu bisa dipenuhi dengan cara yang tidak etis. Di lokalisasi tersimpan persoalan yang kompleks yang di dalamnya penuh dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Pertama, Persoalan Ekonomi. Banyak pekerja seks yang terpaksa ‘menjual diri’ dengan alasan ekonomi. Apalagi hidup di kota-kota besar. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya, berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga ‘menjual diri’ dianggap sebagai jalan pintas yang pas untuk tetap bisa melanjutkan hidup yang semakin keras. Apalagi seseorang tersebut tidak mempunyai keahlian atau pun pendidikan yang memadai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Kedua, Persoalan Sosial. Disparitas atau kesenjangan sosial yang terlalu mencolok antara yang kaya dengan yang miskin, juga turut mendorong seseorang untuk terjun ke dunia hina ini. Siapa yang tidak ingin hidupnya berkecukupan. Tentu sebagai manusia yang normal, pasti punya cita-cita untuk menjadi orang yang mapan di segala bidang, serta ingin diakui status strata sosialnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Ketiga, Persoalan Kepentingan. Dengan tetap beroperasinya kegiatan prostitusi di lokalisasi selama ini, tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan. Ada kepentingan Muncikari sebagai penyalur di situ. Semakin laris ‘anak asuhannya’ semakin banyak pula setoran yang akan mereka terima. Ada pula kepentingan pihak yang menawarkan jasa keamanan. Dengan tetap beroperasinya lokalisasi, dengan sendirinya jasa keamanan tetap dibutuhkan, dan mereka yang di sana tetap harus bayar kalau ingin tetap aman. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Kemungkinan keterlibatan oknum aparat juga menjadi hal yang dilematis. Karena mustahil rasanya tempat seperti ini bisa tetap beroperasi kalau saja instansi terkait pemerintah bisa bertindak tegas.<br />
Salain itu, kepentingan para bandar narkoba juga ada di tempat ini. Sebagian besar para ‘pengunjung’ yang menggunakan jasa wanita penghibur, patut diduga dekat dengan barang-barang haram, seperti sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Kalau tempat ini ditutup jelas para bandar akan kehilangan pasar potensial mereka. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Keempat, Persoalan Moral dan Keagamaan. Tidak dapat dibantah bahwa persoalan moral dan keagamaan pada hari ini dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Yakni sedang mengalami degradasi dan dekadensi. Perkembangan zaman yang semakin cepat justru tidak diimbangi dengan penguatan moral dan peningkatan kualitas iman masing-masing individu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Persoalan moral dan keagamaan sejatinya menjadi benteng terakhir bagi seseorang dalam menangkis dan membendung ancaman-ancaman dari luar. Untuk itu, maka diperlukan usaha-usaha penguatan moral dengan menanamkan nilai-nilai luhur budaya ketimuran, khususnya Jambi dengan budaya melayunya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi sumber kebaikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br />Tutup Rapat </b><br />
Persoalan yang kita hadapi hari ini, bukanlah persoalan baru, melainkan persoalan lama yang sering terjadi di depan mata. Hanya saja kita lalai dan lengah, sehingga dampaknya menjadi meluas ke mana-mana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas dan cerdas dalam mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan menggunakan kewenangannya, dalam bentuk aturan hukum. Selanjutnya dengan melakukan pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap mantan penghuni lokalisasi tersebut, sehingga mereka benar-benar bisa mandiri dan lepas dari pekerjaan lama mereka. Yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan yang telah dibuat. Tutup rapat dan jangan buka lagi!</div>
<div style="text-align: justify;">
<i><br />Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Independent, Kamis, 25 September 2014</i></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-27874312335813042912014-09-22T15:45:00.004+07:002014-09-22T15:45:36.025+07:00Legislator Baru dan Perbaikan Kualitas Pelayanan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS6TodivGX7z75lmpVgDlZIBPokzTLNcHYhitpmgynhjD_AqpHYzx82Sv2X9SoeXDUt6a7agySETakMyX7QTuKaQcnfu1nkqVjXD_qoxlt-LMHVCu3deGJyICa0YXYQhtLZhHB-Z4IbeY/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS6TodivGX7z75lmpVgDlZIBPokzTLNcHYhitpmgynhjD_AqpHYzx82Sv2X9SoeXDUt6a7agySETakMyX7QTuKaQcnfu1nkqVjXD_qoxlt-LMHVCu3deGJyICa0YXYQhtLZhHB-Z4IbeY/s1600/8.jpg" height="209" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota legislator Provinsi Jambi hasil pemilihan umum yang lalu, baru saja dilantik. Wajah sumringah yang bercampur bahagia, menghiasi wajah para wakil rakyat terpilih. Sumpah jabatan pun diambil, sebagai penanda ikatan kontrak mereka untuk lima tahun ke depan. Kini dengan senyum yang sedikit lebar dari biasanya, para legislator mulai tampil di berbagai media (semoga saja ini bukan pencitraan). </div>
<a name='more'></a>Sementara di luar gedung pelantikan, ada setumpuk harapan masyarakat yang dititipkan kepada mereka dengan perasaan harap-harap cemas, agar harapan tersebut bisa menjadi nyata dengan menjadikannya sebagai prioritas anggota dewan terpilih ketika bekerja nanti.<br />
<div style="text-align: justify;">
<br />Tulisan ini, tidak hendak menilai kinerja para legislator terpilih saat ini, karena mereka baru saja dilantik. Namun paling tidak sekadar mengingatkan tentang beberapa PR, yang sekaligus menjadi janji politik dengan para konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya adalah soal perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><b>Pemerataan Pembangunan</b><br />Sejak republik ini dinyatakan merdeka enam puluh sembilan tahun yang lalu, kesenjangan pembangunan masih saja terjadi. Bahkan sampai hari ini. Begitu juga di Provinsi Jambi. Pemerataan pembangunan menjadi isu yang tetap relevan untuk diangkat, mengingat selama beberapa dekade pergantian pemimpin daerah maupun pergantian anggota dewan belum menampakkan perubahan yang berarti. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Setiap prosesi peralihan kekuasaan kerap kali diwarnai berbagai sentimen yang berada di balik kekuasaan tersebut. Sehingga ikut berkontribusi mempengaruhi arah dan kebijakan pembangunan selama ini, khususnya di daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Beberapa dekade di Provinsi Jambi, arah pembangunan cenderung dipengaruhi oleh siapa yang ‘berkuasa’ dan dari daerah mana ia berasal. Ambil saja contoh, ketika dua periode Provinsi Jambi dipimpin oleh mereka yang berasal dari daerah paling Timur Provinsi Jambi, fokus pembangunan ikut pula mengarah ke wilayah Timur Provinsi Jambi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Kemudian pada periode setelah itu, ketika Provinsi Jambi di pimpin oleh mereka yang berasal dari daerah Barat Provinsi Jambi, fokus pembangunan ikut pula mengarah ke wilayah Barat Provinsi Jambi tersebut. Namun patut disayangkan, pembangunan belum benar-benar sampai di wilayah paling Barat Provinsi Jambi. Padahal ada banyak sumber daya alam dan wisata yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Yang menjadi pertanyaan adalah: kapan pembangunan itu akan merata, sehingga bisa sampai ke daerah-daerah yang juga haus akan pembangunan? Sementara satu periode masa kepemimpinan gubernur terpilih, tinggal menghitung hari. Sedangkan kualitas pelayanan khususnya layanan akan infrastruktur yang memadai sebagai akses menuju ibu kota provinsi belum juga terealisasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Kini harapan semakin besar digantungkan pada legislator terpilih. Tinggal menunggu sejauh mana para wakil rakyat ini mampu memperjuangkan aspirasi dari para konstituennya. Hal ini sekaligus sebagai uji nyali bagi para legislator, mampu atau tidak mereka meyakinkan para anggota legislator yang lain beserta pemerintah daerah, tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat daerah pemilihannya selama ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><b>Kualitas Pelayanan yang Diharapkan</b><br />Persoalan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal, yakni: persoalan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan. Persoalan ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Seiring perjalanan waktu, sebagai masyarakat pastilah menginginkan adanya perubahan perbaikan pelayanan. Secara sederhana ada beberapa jenis pelayanan yang sesungguhnya bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Diantaranya adalah: (1). Pendidikan. Pendidikan menjadi ujung tombak bagi lahirnya generasi-generasi yang cerdas, berkualitas yang dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan suatu bangsa. Dengan generasi yang cerdas, diharapkan mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu institusi pendidikan punya tanggung yang tidak ringan dalam menyiapkan hal tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Untuk menyiapkan generasi yang berkualitas tersebut, diperlukan banyak hal, seperti gedung sekolah yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, serta ketersediaan sarana penunjang. Hal ini merupakan satu kesatuan yang kompleks. Unsur-unsur ini, akan saling mempengaruhi satu sama. Mustahil pendidikan akan berkualitas sementara kita tidak punya gedung yang cukup baik. Alangkah berlebihan pula, jika mengharapkan generasi yang punya daya saing tinggi, sementara tenaga pengajar tidak memiliki kompetensi memadai. Begitu juga dengan ketersediaan sarana pendukung. Sarana pendukung akan turut membantu para peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh para tenaga pengajar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Sementara di lapangan kita masih menemui adanya sekolah yang tidak layak huni, bahkan ada yang sampai roboh. Ini membuktikan bahwa kita belum bisa dikatakan serius memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kekurangan tenaga pendidik masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Belum lagi keluhan biaya pendidikan yang masih bisa kita dengarkan dari sebagian besar masyarakat yang kurang mampu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />(2). Kesehatan. Masalah kesehatan, juga bukan masalah yang sepele. Bagaimana mungkin roda pembangunan akan berjalan dengan baik, sementara kesehatan masyarakatnya tidak diperhatikan. Sarana kesehatan, seperti rumah sakit, peralatan, dan tenaga medis harus saling mendukung. Semua harus terus ditingkatkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /> (3). Infrastruktur. Infrastruktur berkaitan dengan masalah pembangunan fisik. Seperti akses jalan, gedung, serta semua yang termasuk dalam kategori fasilitas umum. Harapan masyarakat, di samping adanya pembangunan fisik, bangunan yang dibangun juga harus berkualitas. Tidak asal bangun, lalu mengabaikan kualitas. Pembangunan harus memperhatikan kemanfaatan dan kualitas. Sehingga bangunan fisik tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak serta bisa bertahan lama. Sehingga kita tidak terjebak dengan masalah yang itu-itu saja, hingga membuat pembangunan kita menjadi jalan di tempat. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><a href="http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/30427-legislator-baru-dan-perbaikan-kualitas-pelayanan.html"><i>Dimuat di Media Online Metro Jambi, Senin, 22 September 2014</i></a></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-35157713214389801712014-09-12T10:56:00.000+07:002014-09-16T14:43:38.105+07:00Pelayanan Tanpa Diskriminasi<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvjgApNuQwuvl8bQzmO4xQ7cboRnKygQ8_jNx3RLph9gE06DkPQFdJ9SaHv3V46dh6c4X1V-lGhe3sshLgVelvphnPtFiLRyn6ssz-uIH24nCLa9NesWtmnzTCJ2TZ_05cgHlVODYofY0/s1600/120920146522.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvjgApNuQwuvl8bQzmO4xQ7cboRnKygQ8_jNx3RLph9gE06DkPQFdJ9SaHv3V46dh6c4X1V-lGhe3sshLgVelvphnPtFiLRyn6ssz-uIH24nCLa9NesWtmnzTCJ2TZ_05cgHlVODYofY0/s1600/120920146522.jpg" height="153" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelayanan tanpa diskriminasi tentunya menjadi harapan bagi banyak orang. Tidak saja bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, namun juga bagi mereka yang berada di strata ekonomi menengah ke bawah, yang notabene jumlahnya jauh lebih banyak.</div>
<a name='more'></a><div style="text-align: justify;">
Sekadar mengingatkan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi bagi warga negara, dijamin oleh undang-undang. Secara normatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah mengatur hal tersebut. Salah satunya, Pasal 15 Tentang Asas-asas Pelayan Publik huruf (c). kesamaan hak, yang berarti bahwa pemberian pelayanan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. Pada huruf (g). persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yang berarti bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.<br />
<br />
Selain undang-undang tersebut di atas, diperkuat pula dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bagaimana tugas utama dalam rangka penguatan eksistensi pemerintahan dalam hal menciptakan pemerintahan yang secara politik akseptabel, secara hukum efektif, dan secara administratif efisien. Termasuk dalam hal pelayanan publik. <br />
<br />
Dari dua aturan hukum ini saja, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi institusi pelayanan publik manapun di republik ini, untuk membeda-bedakan hak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk dilayani dengan baik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.<br />
<br />
Seperti diketahui, bahwa ranah pelayanan cakupannya begitu luas, karena ia menyangkut dengan ruang publik. Rocky Gerung menyebutnya dengan “ruang falibilis”. Ruang yang dihuni oleh kesalahan. Artinya ruang yang memungkinkan kesalahan terjadi. Begitu juga dalam pelayanan. <br />
<br />
Hari ini, isu pelayanan publik tidak lagi sebatas pada layanan terhadap pemenuhan kebutuhan seperti: ketersediaan kebutuhan pangan, sandang, papan, air bersih, listrik, BBM dan lain sebagainya. Namun lebih jauh lagi, masyarakat saat ini juga membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi. Sebut saja pelayanan administrasi di kantor pajak, kantor camat, imigrasi, kampus, serta institusi layanan publik lainnya. <br />
<br />
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan terhadap administrasi, akhir-akhir ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi, semakin hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, di lapangan sering kali kita mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sering menjadi korban dari diskriminasi pelayanan. Padahal masyarakat seperti inilah yang seharusnya dijadikan prioritas dalam memberikan pelayanan. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Untuk mengimbangi laju pertumbuhan masyarakat yang berjalan begitu cepat, birokrasi membutuhkan administrator handal, yang benar-benar memahami prinsip-prinsip pelayanan. Selain itu, para administrator harus mampu mementahkan asumsi yang terlanjur terbentuk di dalam masyarakat, bahwa birokrasi itu rumit, berbelit serta cenderung diskriminatif. Sebab kalau sampai asumsi ini dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan masyarakat akan semakin bersikap apatis terhadap semua institusi pelayanan yang ada. Padahal kita juga harus bicara jujur, bahwa tidak semua birokrasi di negeri ini pelayanannya buruk.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Diskriminasi Pelayanan</b><br />
Bisa diprediksi bahwa keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik merupakan isu yang tidak pernah mengering. Selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Hukum pelayanan yang menyatakan “Selama masih ada keluhan, selama itu pula ketidakpuasan itu ada” sepertinya tidak terbantahkan. <br />
Kalau diamati secara jeli, maka jelas tampak bahwa yang menjadi permasalahan dalam pelayanan publik selama ini diantaranya adalah kelambanan dan diskriminasi pelayanan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu dibandingkan dengan kelompok yang secara ekonomis lebih mampu.<br />
<br />
Perlakuan berbeda bisa kita lihat ketika berurusan melalui biro jasa maupun ‘calo’ dengan menggunakan jalur resmi. Mereka yang melalui biro jasa maupun ‘calo’ biasanya urusannya jadi lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan berurusan menggunakan jalur resmi harus diakui berjalan lambat. Jalur resmi bisa memakan waktu dua sampai tiga hari, sementara melalui biro jasa maupun ‘calo’ bisa selesai hanya dalam satu hari. Namun jelas, untuk bisa menggunakan biro jasa maupun ‘calo’ tentu harus dengan biaya yang lebih. Bahkan biayanya tidak tanggung-tanggung. Bisa dua sampai tiga kali lipat dari biaya resmi. Tentu, mereka yang strata ekonominya lebih mapan yang bisa menggunakan jasa tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mampu membayar lebih? Jawabannya adalah harus tetap rela menunggu.<br />
<br />
Hal seperti ini, jelas berbanding terbalik dengan asas pelayanan, yang mengharuskan adanya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, dimana setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. <br />
<br />
<b>Pentingya Etika dalam Pelayanan</b><br />
Dalam sistem birokrasi, dimana proses administrasi itu berjalan, khususnya administrasi negara yang berorientasi kepada kepuasan publik, etika menjadi salah satu syarat dalam memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. Konteks etika sejatinya mempersoalkan baik atau buruk terhadap sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama, baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, sehingga ia menjadi nilai yang bisa diterima oleh publik. Etika digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi (administrator) dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian maka, makna dasar dari etika birokrasi sesungguhnya haruslah menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun organisasi tertentu dan ia harus tetap difokuskan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. <br />
<br />
Selain harus bebas dari perlakuan diskriminasi serta perlunya etika, pelayanan juga harus dilakukan dengan hati yang bersih. Karena semua berawal dari sana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://jambiekspres.co.id/berita-17837-pelayanan-tanpa-diskriminasi.html"><i>Dimuat di Harian Pagi Jambi Ekspres, Jumat, 12 September 2014</i></a></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-50930539073742212852014-04-25T00:30:00.000+07:002014-09-16T14:39:31.903+07:00Koalisi Untung Rugi<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<i>(Upaya Mengaburkan Nasib Rakyat)<br />Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i><br />
Walaupun hasil resmi perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan, namun dari berbagai hasil hitung cepat (quick count) terlihat bahwa PDIP masih menempati suara teratas. Dari hitung cepat yang dilakukan oleh Kompas (14/04/14), PDIP menempati urutan pertama dengan memperoleh 19,24% suara dari total 99% suara yang masuk, disusul partai Golkar dengan 15,01% suara berada di urutan kedua, Gerindra 11,77% suara di urutan ketiga, Demokrat 9,43 % suara, di urutan keempat, PKB 9,12% diurutan kelima, PAN 7,51% keenam, PKS 6,99% ketujuh, Nasdem 6,71% kedelapan, PPP 6,68% kesembilan, Hanura 5,1% kesepuluh, PBB 1,5% kesebelas, dan yang keduabelas adalah PKPI dengan perolehan suara 0,95%. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Dengan melihat hasil perolehan suara sementara, berbagai prediksi selama ini pun sepertinya meleset. Dengan hasil sementara ini, sedikit banyak telah mengubah peta politik di republik ini. Para calon presiden yang sebelumnya sudah digadang-gadangkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden oleh sebagian partai politik, terpaksa harus mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Mengingat hasil perhitungan sementara belum ada yang memenuhi syarat untuk bisa mengusung Capres sendiri. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa untuk bisa mencalonkan Capres sendiri partai politik harus memiliki 25% suara sah nasional hasil pemilu legislatif atau sekitar 20% kursi di DPR. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Dengan hasil sementara ini, para bakal calon presiden pun semakin berhati-hati. Hal ini bisa dilihat bagaimana komunikasi politik antar partai semakin intensif dilakukan. Berbagai pertemuan diagendakan. Ada partai yang kelihatan agresif dengan berinisiatif mendatangi, ada pula yang terlihat menunggu untuk didatangi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Seintensif apapun komunikasi politik yang dibangun oleh para petinggi partai sebenarnya tidak ada masalah bagi rakyat, asalkan murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena rakyat juga memahami bahwa perlu adanya kesepahaman dalam mencari mitra koalisi. Apa lagi koalisi ini bukan koalisi uji coba, karena menyangkut nasib bangsa ini lima tahun ke depan. Jika saja salah memilih mitra koalisi, dikhawatirkan pemerintahan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Hal semacam ini sudah pernah dialami beberapa waktu yang lalu, di mana terjadinya pecah kongsi antara partai koalisi, yang salah satu partai anggota koalisinya di tengah jalan memilih jalan lain karena persoalan perbedaan kepentingan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Masyarakat akan merasa jengkel jika pertimbangan keputusan untuk berkoalisi itu didasarkan atas untung rugi bagi partai politik yang berkoalisi semata dengan mengabaikan kepentingan nasional. Maka wajar saja jika masyarakat merasa jengkel dan khawatir akan hal yang seperti ini. Belum lagi berbagai masalah yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) kemarin. Mulai dari pelanggaran aturan kampanye, politik uang, sampai kepada ketidaksiapan penyelenggara pemilu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Untung Rugi adalah Bisnis</b><br />
Istilah untung rugi identik dengan dunia bisnis. Di dunia bisnis di belahan dunia manapun para pelaku bisnis tetap berusaha bagaimana mereka bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, bahkan kalau bisa dengan tanpa modal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Kondisi di lapangan, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk bisa duduk di legislatif membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini dibuktikan dengan laporan dana kampanye dari masing-masing caleg dan partai politik ke KPU serta indikasi adanya politik uang. Mustahil rasanya kalau modal besar yang telah mereka keluarkan untuk lolos duduk di legislatif tidak mereka usahakan untuk kembalikannya, apa lagi zaman sekarang tidak ada lagi yang diperoleh secara cuma-cuma.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Kita bisa membayangkan apa jadinya bangsa ini, jika para wakil rakyat maupun calon penyelenggara negara kita berorientasikan pada profit atau keuntungan semata. Bisa dipastikan bangsa ini akan hancur, nasib masyarakat tidak diperhatikan, yang ada justru mereka disibukkan dengan hitung-hitungan untung rugi untuk partai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br />Koalisi untuk Kesejahteraan Rakyat</b><br />
Koalisi harusnya tidak atas pertimbangan untung rugi bagi pribadi, golongan, atau pun partai politik. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana koalisi itu bisa mewujudkan cita-cita kolektif kita sebagai bangsa yang berdaulat yang jauh dari berbagai intervensi serta kepentingan pribadi, golongan maupun partai. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Boleh jadi format koalisi yang dipelopori oleh para elit partai saat ini hanya akan membahas sebatas jatah pejabat maupun jatah proyek untuk masing-masing partai koalisi. Kalau saja hal tersebut benar, lalu sampai kapan masyarakat kita akan terbebas dari lilitan kemiskinan? </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-15070715137348444212014-02-15T21:40:00.002+07:002014-02-15T21:40:26.719+07:00Membangun Gaya Hidup<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzzhOZ2ZiZ1NvtsdpKKrmaauYXDiT4tr4JybAKpO7fDpbjiHs010Hymw44HCUt7zq2I0equNBvA-R8Q8_B5MtO0L4T8I88Z2yeK4fC2j_oVUdGhdBVnE8sPH4CnRwCAA9ar1MT5PiARTg/s1600/150220145933.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzzhOZ2ZiZ1NvtsdpKKrmaauYXDiT4tr4JybAKpO7fDpbjiHs010Hymw44HCUt7zq2I0equNBvA-R8Q8_B5MtO0L4T8I88Z2yeK4fC2j_oVUdGhdBVnE8sPH4CnRwCAA9ar1MT5PiARTg/s1600/150220145933.jpg" height="150" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Gaya hidup (Lifestyle) bisa disepakati sebagai sesuatu yang melekat terhadap perilaku diri dari masing-masing individu. Karena ia melekat terhadap diri masing-masing individu, tentunya ia menjadi bagian yang tidak bisa dengan begitu saja dipisahkan dari persoalan sosial masyarakat. Sebagai bagian dari persoalan sosial, gaya hidup perlu memperhatikan aspek-aspek sosial yang lain agar tidak saling berbenturan, yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah sosial. Dengan kata lain, gaya hidup punya korelasi terhadap aspek sosial lainnya. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Sejalan dengan hal di atas, Soerjono Soekanto seorang guru besar Sosiologi mendefinisikan bahwa masalah sosial sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Hal yang membahayakan tersebut kemudian diterjemahkan oleh beliau dalam bentuk bentrokan antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Jika hal tersebut terjadi maka dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Masalah Sosial Tidak Ada Habisnya</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Masalah sosial sepertinya sulit untuk ditemukan ujungnya. Ia selalu mengikuti perkembangan situasi masyarakat yang senantiasa dinamis. Terlepas apakah ia menarik atau tidak untuk diperbincangkan, didiskusikan ataupun sekadar untuk diperdebatkan, baik skala lokal, nasional maupun internasional. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris, Jepang yang tingkat ekonomi, politik, pendidikan, maupun kesehatan masyarakatnya dianggap mapan, juga tidak bisa dikatakan lepas dan terbebas sepenuhnya dari masalah sosial. Tetap saja ada masalah sosial yang muncul, seperti kejahatan kemanusiaan, prostitusi dan lain sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahkan dari sekian banyak penelitian sosial yang dilakukan oleh para peneliti, terungkap bahwa tingkat masalah sosial justru lebih tinggi terjadi di pusat kota, baik secara intensitas maupun frekuensi bila dibandingkan dengan daerah pinggiran atau pedesaan. Ini artinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat yang membahayakan kelompok sosial seperti yang dimaksudkan oleh Soerjono Soekanto lebih dominan terjadi di perkotaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai bagian dari masalah sosial, gaya hidup hadir sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Contoh sederhana yang sering dijumpai dan dipraktikkan akhir-akhir ini dan cenderung membahayakan adalah gaya hidup glamor, bermewah-mewahan, pamer, berlebih-lebihan dan lain sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masih hangat di telinga, dan jelas di ingatan kita bagaimana kebiasaan mengoleksi barang-barang mewah yang tunjukkan oleh ‘orang-orang hebat’ seperti mantan hakim konstitusi, Gubernur Banten dan kerabatnya yang dililit kasus suap sengketa pemilukada. Bagaimana pula keterlibatan pengurus partai dalam berbagai skandal, mulai dari impor sapi, beras dan lain sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari berbagai kasus tersebut, kalau dirunut ternyata semua berawal dari gaya hidup yang tidak wajar. Terlepas terbukti atau tidak mereka bersalah menurut hukum (karena proses hukum masih berjalan), namun hampir semua dari mereka yang menjadi tersangka dalam berbagai kasus tersebut, setelah di telusuri ternyata memiliki kegemaran mengoleksi barang-barang mewah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ini membuktikan bahwa gaya hidup yang mereka tunjukkan dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan sosial telah menghantarkan mereka harus berurusan dengan hukum. Dimana gaya hidup yang mereka bangun berbanding terbalik dengan keadaan sosial sebagian besar masyarakat kita.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adalah miris, disaat mereka mengoleksi barang-barang mewah seperti kendaraan dengan berbagai merek dengan banderol harga milyaran rupiah, kemudian memiliki aset properti di mana-mana, disaat yang bersamaan sesungguhnya ada jutaan masyarakat negeri ini yang hidup di bawah garis kemiskinan yang diabaikan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Menumpulkan Kepekaan Sosial</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Kebiasaan hidup yang berlebih-lebihan seperti apa yang dicontohkan di atas, tanpa disadari secara berlahan telah menumpulkan kepekaan sosial mereka. Mengapa demikian? Karena mereka sudah tentu akan disibukkan dengan berbagai obsesi absurd yang justru membunuh orang lain secara perlahan tanpa mereka sadari. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gaya hidup yang seperti ini, sering kali menafikan keberadaan orang-orang lain di sekitar. Mereka seolah-olah ingin menjadikan dirinya eksklusif, sehingga hal seperti ini semakin memperjelas ketimpangan sosial. Secara teori, mereka yang mapan secara ekonomi mempunyai potensi yang lebih besar untuk berperilaku atau bergaya hidup glamor dan berlebih-lebihan. Di sisi yang lain mereka yang secara ekonomi hidup pas-pasan, berpotensi pula untuk terpengaruh dan ikut-ikutan bergaya hidup seperti itu dengan menempuh jalan lain yang kadang berisiko.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Memulai Pola Hidup Sederhana</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat kondisi yang ada saat ini, pola hidup sederhana kiranya perlu untuk ditumbuhkan kembali. Untuk menumbuhkan hal tersebut, maka sudah selayaknya dimulai dari pejabat publik. Pejabat publik diharapkan mampu menjadi contoh (role model) bagi masyarakat lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kalau pejabat sudah memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, maka sudah jelas akan memperkecil peluang terjadinya gejolak sosial dalam masyarakat seperti apa yang di khawatirkan Soerjono Soekanto. Mulailah untuk hidup sederhana dari sekarang!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://www.jambiupdate.com/artikel-membangun-gaya-hidup.html">Dimuat di Harian Pagi Jambi Ekspres, Sabtu, 15 Februari 2014</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-3221406897817549512014-02-01T20:57:00.000+07:002014-02-02T07:23:51.589+07:00Mencari Muka di Tengah Bencana<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgexNQtDnYChqZjbw7wv6-bIjQpuh13x3AviSaOGom42TAR-GQrQQP5ZveYG7Tp_yUYy2cinZ8xxRDaYQmjX8KTzQRGEiURWo6sQc_YhxVjlqyRm0itF-P7wiiiwtLHCtoeMCs9B3VSxzY/s1600/010220145913.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgexNQtDnYChqZjbw7wv6-bIjQpuh13x3AviSaOGom42TAR-GQrQQP5ZveYG7Tp_yUYy2cinZ8xxRDaYQmjX8KTzQRGEiURWo6sQc_YhxVjlqyRm0itF-P7wiiiwtLHCtoeMCs9B3VSxzY/s1600/010220145913.jpg" height="150" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i><br />
Selain dikenal sebagai bangsa yang kaya akan nilai budayanya, Indonesia juga kaya dengan berbagai peribahasa yang merupakan bagian dari kekayaan berlisannya. Setiap ungkapan peribahasa, sepertinya tidak ada yang sia-sia. Semua menyiratkan makna yang dalam, serta dikemas secara halus dan santun. Ini pula yang menandakan bahwa masyarakat kita masih menjaga kesantunan berlisan. Termasuk peribahasa ‘mencari muka’, yang sebenarnya secara harfiah punya konotasi yang negatif, namun dituturkan dengan bahasa yang sedikit jauh lebih nyaman di telinga.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Belakangan, seperti yang sering kita dengar di berbagai komentar pengamat di media massa, khususnya pengamat politik muncul pula terminologi ‘pencitraan’. Dimana terminologi ini sering dialamatkan dan diasosiasikan kepada pejabat publik, termasuk kepada presiden, menteri, maupun para politisi. Walaupun secara substansi ‘pencitraan’ punya makna yang tidak jauh berbeda dengan ‘mencari muka’.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak tahu persis kapan sebenarnya terminologi ‘mencari muka’ ini muncul dan dipopulerkan sebagai peribahasa, namun kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini, hal tersebut masih bisa didengar dan kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seperti para menteri yang mencari muka pada presiden, para bawahan yang mencari muka pada atasan, para mahasiswa mencari muka pada dosen, para calon wakil rakyat mencari muka pada calon pemilih, dan ada banyak lagi contoh lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Peribahasa ‘mencari muka’ bisa dimaknai sebagai bentuk upaya seseorang yang ingin selalu tampil kelihatan baik di hadapan orang lain, dengan harapan ada respons positif dari orang lain. Respons tersebut bisa berupa pujian, sanjungan penghormatan terhadap dirinya atas apa yang ia lakukan. Sehingga terbangun persepsi positif tentang dirinya. Karena di dalamnya ada pengharapan tertentu terhadap kepentingan pribadi, maka hal ini jelas tidak dilatarbelakangi oleh rasa tulus dan ikhlas dari hati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Usaha mencari muka dalam konteks ini, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan atau menggunakan orang lain. Misalnya seorang atasan yang memanfaatkan bawahannya, namun hasil kerja bawahannya tersebut diklaim seolah-olah hasil kerja dirinya sendiri, atau bahkan bantuan sebuah lembaga atau institusi yang diklaim sebagai bantuan pribadi, seperti sempat diberitakan bantuan bencana alam dari salah satu kementerian, namun di luarnya dipasang spanduk salah satu calon legislatif dari salah satu partai politik tertentu. Seolah-olah dirinyalah yang memberikan bantuan, padahal ia hanya sebatas membantu menyalurkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Umumnya memang, mencari muka sering dilakukan atas dasar motif tertentu yang skopnya lebih kecil, seperti kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Biasanya terjadi dalam sistem birokrasi yang belum mapan. Dimana profesionalitas dan prestasi belum dijadikan acuan atau pertimbangan dalam menempatkan atau memilih seseorang. Berbeda dengan lingkungan lainnya, di lingkungan birokrasi, usaha mencari muka motifnya akan lebih mudah untuk ditebak, yakni erat kaitannya dengan incaran terhadap jabatan atau posisi tertentu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Mencari Muka Sebuah Fenomena</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang telah disebutkan di atas, tidak jarang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Apa lagi seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa masyarakat kita yang sedang di rundung duka atas berbagai bencana, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pejabat publik maupun para politisi. Tidak seperti biasanya, para politisi seolah-olah tidak mau ketinggalan momen untuk memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang di landa bencana. Mereka memberikan berbagai bantuan mulai dari makanan, susu bayi, selimut dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang sengaja membawa awak media untuk sengaja diekspos. Walaupun tidak sedikit pula yang benar-benar ikhlas dengan hati ingin membantu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berkaca dari fenomena di atas, mencari muka dalam dimensi sosial menurut hemat penulis tentu saja adalah hal yang tidak patut. Apalagi dalam suasana masyarakat yang lagi dilanda bencana. Tidak ada larangan untuk bisa saling membantu, namun alangkah lebih baik dan lebih bijak lagi, jika motif di balik bantuan itu dikesampingkan dulu. Berikanlah bantuan itu dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun, selanjutnya biarkanlah masyarakat yang akan menilai dan memutuskan, dengan demikian tentu akan lebih cantik dan elegan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Mengenali Muka</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Menjelang hajatan politik tentunya memberikan harapan positif pada masyarakat akan perubahan bangsa ini ke depan. Dapat dipastikan para calon wakil rakyat akan menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hasrat untuk bisa duduk di parlemen. Untuk itu masyarakat juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pesta demokrasi tersebut serta lebih selektif dan benar-benar mengenali ‘muka’ para calon wakil rakyat yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://jambiekspres.co.id/berita-12372-mencari-muka-di-tengah-bencana.html">Dimuat di Harian Pagi Jambi Ekspres, Sabtu,1 Februari 2014</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-80213916674685790692014-01-08T14:43:00.002+07:002014-01-09T12:05:04.389+07:00Menata dan Menertibkan Jambi<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhESSfK6jYev8t5x_Q0jx825FHnpPXTxHMnuXLbOhKXAQDHsJlx4A90rATde8yMjrY3kK1BFfq4-IC8mjR63zom9dJSO82y9tQMBBtqNviNG_t0GcbVNKfYzQpS7k25jXj57axocbBaUa4/s1600/080120145897.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhESSfK6jYev8t5x_Q0jx825FHnpPXTxHMnuXLbOhKXAQDHsJlx4A90rATde8yMjrY3kK1BFfq4-IC8mjR63zom9dJSO82y9tQMBBtqNviNG_t0GcbVNKfYzQpS7k25jXj57axocbBaUa4/s1600/080120145897.jpg" height="150" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.*</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Menata dan menertibkan kota bukanlah pekerjaan mudah. Apa lagi opini yang terlanjur terbentuk di masyarakat bahwa kota diidentikkan dengan penduduknya yang individualis, kepekaan sosialnya yang rendah, jumlah penduduknya padat, sesak, macet, tingkat kriminalitasnya yang tinggi, dan segudang persoalan lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belum banyak yang berhasil dalam menata dan menertibkan kota dengan baik. Namun bukan pula berarti tidak ada yang berhasil. Lalu bagaimana dengan Jambi? Akan kita masukkan ke kategori yang mana!, yang berhasil atau yang masih dalam perjuangan mewujudkannya.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Di awal tahun 2014 ini, ketika di luar sana oleh banyak kalangan digadang-gadangkan sebagai tahun politik dengan berbagai spekulasi dan asumsi, maka penulis mengasosiasikan tahun 2014 ini adalah momentum untuk berbenah, termasuk dalam hal menata dan menertibkan kota demi kepentingan bersama. Karena kalau diasosiasikan ke tahun politik, maka yang terbayang oleh penulis justru ketidaktertiban. Lihat saja baliho para calon legislatif (Caleg) berserakan di mana-mana, ditambah lagi pelanggaran aturan dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aturan tentang usaha pemerintah dalam menjaga kenyaman kota dalam hal ini baik kebersihan, ketertiban maupun keamanan selama ini sepertinya sengaja dibiarkan longgar. Hal ini bisa dilihat bagaimana para pedagang kaki lima (PKL) berulang kali dengan leluasa tanpa merasa bersalah telah menggunakan trotoar untuk menjajakan barang dagangan mereka. Akibatnya keselamatan serta kenyamanan yang merupakan hak pejalan kaki menjadi terganggu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga para pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat. Bahkan ada yang lebih parah lagi ketika badan jalan dijadikan tempat parkir. Tentu saja hal ini menyebabkan pengguna jalan lain menjadi terganggu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Menghindari Diskriminasi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Usaha penertiban PKL yang baru-baru ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dengan dalih untuk menjaga kenyamanan dan keindahan kota dengan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurut penulis justru dinilai diskriminatif, walaupun pemerintah kota mengklaim telah berhasil menertibkan PKL tanpa diwarnai dengan aksi protes. Mengapa demikian?, karena PKL yang tidak tertib sebenarnya adalah bagian kecil dari penyebab kesemrawutan kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara di lapangan justru tidak sedikit pemilik tempat usaha yang belum menyediakan tempat parkir yang memadai, sehingga memaksa para konsumen untuk parkir di sembarang tempat. Namun hal tersebut sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Saat PKL ditertibkan, pemilik tempat usaha lain yang tidak menyediakan tempat parkir seperti mini market, rumah makan, showroom, bank dan lain sebagainya yang telah menyumbang kemacetan dan mengganggu keindahan kota mestinya juga ditertibkan, sehingga tidak ada diskriminasi. Begitu juga dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat juga perlu mendapatkan perhatian oleh aparat yang berwenang, karena turut andil membuat Jambi tambah semrawut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Bertindak Tegas</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Idealnya setiap pemilik tempat usaha harus menyediakan tempat parkir yang memadai. Sehingga tidak ada lagi para konsumen yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat, bahkan sampai memakan badan jalan. Disinilah sesungguhnya peran pemerintah. Seandainya pemilik usaha tersebut tidak bersedia menyediakan lahan untuk parkir, maka pemerintah harus lebih berani untuk tidak mengeluarkan izin usaha, kalau saja izin usaha itu terlanjur di keluarkan maka pemerintah punya wewenang untuk mencabut izin tersebut. Kira-kira pemerintah berani tidak, bertindak tegas seperti apa yang telah dilakukan dalam penertiban reklame liar baru-baru ini?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemberian perizinan sudah seharusnya diperketat, termasuk izin usaha maupun izin mendirikan bangunan. Semua yang ingin memperolah izin haruslah memenuhi persyaratan dan ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah, selanjutnya semua izin yang telah dikeluarkan tersebut harus senantiasa untuk diawasi agar tidak terjadi penyalahangunaan izin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tentunya masyarakat punya harapan yang besar di awal tahun ini bisa menjadi momen yang tepat untuk berbenah, walaupun berbenah tidak harus menunggu pergantian tahun, tapi paling tidak, di awal tahun ini memberikan semangat baru bagi semua pihak untuk membuktikan bahwa tahun ini adalah tahun prestasi. Komitmen yang kuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta semua pihak tentu Jambi tertib akan bisa segara diwujudkan. Tetap Semangat!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://www.jambiekspres.co.id/berita-11858-menata-dan-menertibkan-jambi.html">Dimuat di Harian Pagi Jambi Ekspres Rabu, 8 Januari 2014 </a></i></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-41784038974141403272013-10-30T15:34:00.002+07:002013-10-31T10:26:17.777+07:00Sumpah Pemuda dan Nasib UU Kebahasaan Kita<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR_WkxnU9cN8y9juCQ_q6h1sILTCjLpU5BSoraY3HdVyvlySpfkgoMC4LVRNHOVAPo58z56LxExbtD7B1x-9cLZ-F8VTHrw8pPa1yDgUnlyR5D5OwKI48TgWPNz7guoERQ6OJ3VJJcifQ/s1600/301020135568.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR_WkxnU9cN8y9juCQ_q6h1sILTCjLpU5BSoraY3HdVyvlySpfkgoMC4LVRNHOVAPo58z56LxExbtD7B1x-9cLZ-F8VTHrw8pPa1yDgUnlyR5D5OwKI48TgWPNz7guoERQ6OJ3VJJcifQ/s200/301020135568.jpg" width="150" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S. Sos., M. H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai bangsa yang besar, sejatinya kita tidak melupakan begitu saja peristiwa sejarah masa lalu perjuangan bangsa. Penghargaan terhadap jasa-jasa para pejuang bangsa ini patut pula diberikan. Penghargaan terhadap para pejuang tersebut tidak cukup pula dengan hanya mengenang dan sebatas memperingati hari-hari besar nasional saja, seperti memperingati hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Yang jauh lebih penting selain mengenang dan memperingati hari besar nasional yang bersejarah, pada dasarnya adalah bagaimana seluruh elemen bangsa ini bisa memaknai nilai-nilai perjuangan yang terkandung di balik berbagai peristiwa sejarah itu sendiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei yang kemudian menjadi titik tolak bagi bangkitnya pergerakan nasional bangsa ini. Hari Kebangkitan Nasional seperti diketahui dilatarbelakangi oleh lahirnya sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo yang lahir 20 Mei 1908. Lahirnya organisasi ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional seperti yang kita kenal sekarang ini. Setelah lahirnya organisasi Budi Utomo ini bermunculanlah berbagai pergerakan di seluruh wilayah Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga dengan hari Sumpah Pemuda yang kita peringati sampai hari ini juga tidak terlepas dari pergerakan yang dibangun oleh dr. Wahidin dan dr. Sutomo masa itu. Organisasi tersebut telah mampu menumbuhkan semangat nasionalisme yang luar biasa bagi seluruh masyarakat kita, khususnya pemuda dan pemudi untuk bersatu bersama dalam mengusir penjajah. Maka kemudian lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Salah satu dari isi Sumpah Pemuda tersebut adalah “Kami Putra dan Putri Indonesia dengan ini mengaku Berbahasa satu Bahasa Indonesia”. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, sekaligus bulan Oktober dijadikan sebagai Bulan Bahasa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai konsekuensi logis dari Sumpah Pemuda tersebut, sebagai bagian dari bangsa ini sudah seharusnya, baik itu pejabat maupun warga negara mentaati sumpah tersebut. Bukan sebaliknya membelakangi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penggunaan Bahasa Indonesia harus diutamakan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nasib UU Kebahasaan</div>
<div style="text-align: justify;">
Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Undang-Undang Kebahasaan juga tidak terlepas dari peristiwa sejarah. Khususnya berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dimana bahasa mempunyai peranan penting dalam mempersatukan bangsa ini, karena ia sebagai pengikat sekaligus juga sebagai jembatan pemersatu bangsa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau jumlahnya. Selain itu masing-masing pulau maupun daerah terdiri dari beraneka ragam adat istiadat, budaya, suku maupun bahasa. Bisa dibayangkan, kalau saja masing-masing masyarakat tersebut menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam pergaulan dengan masyarakat lain (nasional), tentu masyarakat lain tersebut akan sulit untuk bisa mengerti, sehingga pesan yang disampaikan tidak akan bisa diterima atau dimengerti dengan baik. Maka terjadilah ‘kegagalan’ dalam berkomunikasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Maka di situlah peran bahasa, khususnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus mampu dimengerti oleh penerima pesan (komunikan), sehingga penerima pesan bisa memahami apa maksud yang disampaikan oleh yang meyampaikan pesan, dalam istilah komunikasi disebut komunikator. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat pentingnya peranan bahasa, maka diaturlah hal tersebut dalam sebuah Undang-Undang (UU) Kebahasaan. Dalam Bab III diatur khusus tentang Bahasa Negara. Pasal 33 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 33 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun dalam praktik sering kali kita temukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut, sehingga aturan tersebut seperti ‘sampah’ yang tidak berguna. Yang mirisnya lagi pelanggaran tersebut sering pula dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mestinya bisa memberikan contoh yang baik bagi warga negara, khususnya dalam hal penggunakan bahasa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini bisa kita lihat dalam forum resmi, baik yang berskala nasional, maupun skala internasional, bagaimana seorang pejabat negara tidak terkecuali presiden dengan semangat dan bangganya menggunakan bahasa asing. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bersyukurlah sebagai bangsa kita masih memiliki Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Karena tidak semua negara di dunia ini memiliki bahasa nasional sendiri. Adalah mustahil cita-cita kita untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang diakui dunia bisa terwujud, jika kita sendiri enggan menggunakannya. Mari mulai sekarang kita utamakan penggunaan bahasa Indonesia!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://www.jambiupdate.com/artikel-sumpah-pemuda-dan-nasib-uu-kebahasaan-kita.html">Dimuat di Harian Pagi Jambi Ekspres Senin, 28 Oktober 2013</a></i></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-79482767361677260582013-10-30T00:30:00.000+07:002013-10-30T00:30:00.187+07:00Kompleksitas di Lokalisasi<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S. Sos., M. H.*</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Niat baik anggota dewan beserta Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi untuk menutup lokalisasi di Jambi dengan dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diharapkan akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) patut mendapat apresiasi. Walaupun hal ini oleh banyak kalangan dinilai telat, setelah dampak buruk dari kehadiran lokalisasi tersebut telah berhasil mengontaminasi kehidupan masyarakat di “Tanah Pilih Pusako Betuah” yang dikenal dengan masyarakatnya yang sopan, santun dan teguh terhadap nilai-nilai agama dan budayanya. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Wacana penutupan lokalisasi kali ini, bukan kali yang pertama. Sebelumnya jauh-jauh hari juga sudah pernah diwacanakan oleh wakil rakyat beserta Pemkot setelah mendengar keluhan serta tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat, tentang dampak buruk yang ditimbulkan dengan beroperasinya kegiatan ‘esek-esek’ di lokalisasi tersebut (baca Lokalisasi Bentuk Legalisasi Prostitusi). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pucuk” sebutan untuk tempat lokalisasi di Jambi seperti diketahui sudah beroperasi bertahun-tahun lamanya. Iya tampil bukan lagi sebagai bisnis ‘ecek-ecek’, tetapi ia sudah menjelma menjadi bisnis besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang tentu menjanjikan lagi menggiurkan. Jadi wajar saja jika selama ini wacana penutupan lokasi ini berhenti sebatas wacana, lalu menguap begitu saja sampai sekarang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Prositusi Dimana-mana</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Hampir di semua daerah mempunyai sebutan khusus untuk lokasi tempat penyaluran nafsu sahwat yang tidak legal tersebut. Seperti di daerah Jawa Barat, ada yang namanya “Kampung Arab” yang sudah menjadi rahasia umum sebagai tempat yang kononnya didominasi oleh warga Arab dalam menyalurkan libidonya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Di kota-kota besar dewasa ini praktik prostitusi begitu marak, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara terselubung seperti panti pijat plus-plus, Salon plus-plus kost-kostan maupun hotel berbintang. Begitu juga dengan di Jambi, sebagian masyarakatnya tentu tidak asing lagi dengan istilah ”Pucuk”. Hal ini membuktikan bahwa praktik prostitusi terjadi dimana-mana. </div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan seperti di Kampung Arab di Jawa Barat, Pucuk di Jambi dan lain sebagainya tentu tidak lahir dengan begitu saja. Banyak hal yang menjadikan kegiatan prostitusi (pelacuran) semakin berkembang dengan pesat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Munculnya Prostitusi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Harus diakui bahwa, lokalisasi sebagai tempat praktik prostitusi bukanlah persoalan penyimpangan sosial semata, bagaimana kebutuhan rohani itu bisa dipenuhi dengan cara yang tidak etis. Di lokalisasi tersimpan persoalan yang kompleks yang di dalamnya penuh dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Pertama, Persoalan Ekonomi. Banyak pekerja seks yang terpaksa melacurkan diri dengan alasan ekonomi. Apalagi hidup di kota-kota besar. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga ‘menjual diri’ dianggap sebagai jalan pintas yang pas untuk tetap bisa melanjutkan hidup yang semakin keras. Apalagi seseorang tersebut tidak mempunyai keahlian atau pun pendidikan yang memadai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, Persoalan Sosial. Disparitas atau kesenjangan sosial yang terlalu mencolok antara yang kaya dan yang miskin juga bisa mendorong seseorang untuk terjun ke dunia hina ini. Siapa yang tidak ingin hidupnya berkecukupan. Tentu sebagai manusia yang normal, punya cita-cita untuk menjadi orang yang mapan di segala bidang serta ingin diakui status strata sosialnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketiga, Persoalan Kepentingan. Dengan masih tetap beroperasinya kegiatan prostitusi di lokalisasi tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan di situ. Ada kepentingan Muncikari sebagai penyalur. Semakin laris “anak asuhannya” semakin banyak pula setoran yang akan mereka terima. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemungkinan keterlibatan oknum aparat juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena mustahil rasanya tempat ini bisa tetap beroperasi kalau saja instansi terkait pemerintah dalam menangani masalah ini bisa bertindak tegas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepentingan para bandar narkoba juga ada di lokalisasi. Sebagian besar para ‘pengunjung’ yang menggunakan jasa wanita-wanita nakal juga menggunakan barang haram seperti narkoba dan minuman beralkohol. Kalau tempat ini ditutup jelas para bandar akan kehilangan pasar potensial mereka. </div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat, Persoalan Moral dan Keagamaan. Tidak dapat dibantah bahwa persoalan moral dan keagamaan pada hari ini dalam keadaan yang mengkhawatirkan, yakni sedang mengalami degradasi dan dekadensi. Perkembangan zaman yang semakin cepat justru tidak diimbangi dengan penguatan moral dan peningkatan kualitas iman masing-masing individu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Persoalan moral dan keagamaan pada dasarnya menjadi benteng terakhir bagi seseorang dalam menangkis dan membendung ancaman-ancaman dari luar. Maka diperlukan usaha-usaha penguatan moral dengan menanamkan nilai-nilai luhur budaya ketimuran, khususnya Jambi dengan budaya melayunya yang akan merasa malu ketika melanggar norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi sumber kebaikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Peran Kita Semua </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Persoalan yang kita hadapi hari ini, bukanlah persoalan baru, melainkan persoalan lama yang sering terjadi di depan mata, hanya saja kita lalai dan lengah, sehingga dampaknya menjadi meluas. Apalagi hal ini telah melibatkan anak-anak di bawah umur, pelajar dan mahasiwa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sudah seharusnya pemerintah menggunakan kewenangannya dalam bentuk aturan hukum untuk mengatasi dampak buruk dari kehadiran lokalisasi, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan tersebut. Selain itu, masyarakat luas juga harus pro aktif menjalankan peran kontrol sosial dengan tetap jeli terhadap lingkungan sekitar, dengan segera melaporkan ke pihak yang berwenang jika ditemui kegiatan-kegiatan yang mencurigakan untuk membatasi ruang gerak praktik prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-82762744904552622912013-10-03T09:16:00.001+07:002013-10-04T07:26:01.609+07:00Kehilangan Kesaktian Pancasila <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGUwUaQxhzhjvcXJBN3pjQtAnsprP-wC2i132YUY0dRjdkNDZGZ_dkqic-1ISkT2RhxdZb2ZSYhxI6HKfPj1taMRy11kf0s5F8J4yCwl5Dv7cc58-fSNuS7MbfwqFW7m3quoR0ScOB7ro/s1600/041020135425.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGUwUaQxhzhjvcXJBN3pjQtAnsprP-wC2i132YUY0dRjdkNDZGZ_dkqic-1ISkT2RhxdZb2ZSYhxI6HKfPj1taMRy11kf0s5F8J4yCwl5Dv7cc58-fSNuS7MbfwqFW7m3quoR0ScOB7ro/s200/041020135425.jpg" width="150" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S. Sos., M. H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa ini memperingati hari Kesaktian Pancasila. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa sejarah yang memilukan bagi bangsa ini, yakni pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan G 30 S/PKI. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Mengingat peristiwa itu pastilah semua kita sebagai warga negara merasakan rasa yang berkecamuk di batin kita. Bagaimana tidak pemberontakan ini, telah membuat bangsa ini harus kehilangan putra terbaik bangsa. Begitu memilukan memang. Tujuh jenderal Angkatan Darat (AD) menjadi korban dari penyiksaan yang dilakukan secara biadab oleh para pemberontak yang ingin ‘merusak’ ideologi bangsa ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sejarah kelam bangsa ini rupanya terselip kepentingan bangsa asing. Seperti diketahui Indonesia berada di antara dua kekuatan besar dunia yang saling tarik menarik kepentingan, yakni Sosialis dan Kapitalis. Masing-masing negara dari dua kekuatan besar ini punya hasrat besar untuk menguasai dunia (adikuasa/adidaya). Secara sosial maupun politik salah satu kekuatan besar tersebut yakni kaum sosialis berhasil masuk dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada waktu itu. Salah satu dari celah itu adalah ego sentris dari masing-masing tokoh yang tergoda dengan tawaran kekuasaan turut menambah panasnya konstelasi politik pada waktu itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Arti Penting Kesaktian Pancasila </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pancasila dianggap sakti karena dalam lima butir sila-sila itu sudah terkandung nilai luhur cerminan dari karakter, watak, budaya dan komitmen kita sebagai bangsa. Dalam nilai-nilai Pancasila terkandung nilai ketuhanan, yang mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita juga diajarkan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, diajarkan untuk senantiasa bagaimana memelihara persatuan dan kesatuan, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, merata serta bijaksana bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikuatkan lagi dengan pembuktian sejarah bahwa dalam perjalanan terbentuknya bangsa ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila telah mampu mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang besar dengan ideologi yang bisa diterima sebagai bentuk dari kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pancasila telah mampu menangkis berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, termasuk pemberontakan G 30 S/PKI. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan keseluruhan nilai-nilai sakti dari Pancasila itu sudah selayaknya kita bangga dan sekuat tenaga ikut menjaga kelestariannya agar jangan sampai ternoda atau dinodai oleh kepentingan-kepentingan pihak lain yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pancasila Kehilangan Kesaktian </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbeda dengan masa perjuangan menghadapi penjajah maupun ketika menghadapi gejolak pemberontakan G 30 S/PKI, hari ini kita bisa lihat bagaimana nilai-nilai luhur dari Pancasila seperti sengaja dilupakan dan diabaikan. Sebagian besar masyarakat kita kehilangan cara bagaimana menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu secara bijak. Bahkan sudah ada yang tidak tahu sama sekali dengan nilai-nilai itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ini bisa dibuktikan dengan melihat bagaimana masyarakat memaknai dan menjalankan sila-sila Pancasila. Pertama, Nilai Kebebasan Berketuhanan. Nilai kebebasan berketuhanan yang kita sepakati sebagai nilai luhur, yakni memberikan kebebasan kepada saudara-saudara kita untuk berbeda dalam berkeyakinan kenyataan di lapangan mendapat perlakuan yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang kita sepakati bersama. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, Nilai-nilai Kemanusiaan. Acap kali nilai-nilai kemanusiaan ini dilanggar dengan berbagai motif dan modus. Dengan motif ekonomi seorang orang tua rela menjual anak kandungnya sendiri yang nota bene adalah darah dagingnya dengan harga yang tidak seberapa. Kemudian ada pula anak yang dengan tega membunuh orang tua kandungnya karena persoalan sepele. Lalu dimana nilai manusianya?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketiga, Nilai Persatuan. Sejatinya bangsa ini merapatkan barisan, menyamakan langkah dalam mengejar ketertinggalan. Bukan sebaliknya, ribut antar sesama. Saling serang antar kelompok. Jelas hal seperti ini menandakan sebuah kemunduran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung makna bahwa negara harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah memihak kepada hajat hidup rakyat banyak, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Begitu juga dengan para wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sebagai wakil rakyat mereka harus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dari konstituennya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelima, Nilai Keadilan Sosial. Dalam segi ekonomi, dewasa ini sebagian besar ekonomi dunia khususnya Indonesia dikuasai oleh kaum kapitalis (pemilik modal). Masyarakat kecil boleh dibilang tidak diberi kesempatan dan peluang yang sama untuk mengembangkan keinginan usaha. Sementara pemilik modal (kaum kapitalis) diberi ruang yang seluas-luasnya. Sebagai akibat, masyarakat yang tingkat ekonominya belum mapan dalam hal permodalan menjadi semakin terjepit dengan hadirnya mall-mall, supermarket dan pasar modern lainnya. Ini membuktikan regulasi tentang pengembangan ekonomi rupanya belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat kecil. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat kenyataan apa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, adalah wajar jika kemudian muncul pertanyaan dimanakah nilai-nilai luhur itu? Masihkah kesaktian Pancasila itu ada?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kesaktian Pancasila tidak akan mempunyai nilai apa-apa ketika kita tidak memulai untuk memaknai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Untuk itu memaknai kesaktian Pancasila itu semuanya harus dimulai dari diri pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena dengan cara itulah kita akan mampu menjadi bangsa yang memahami nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Dengan demikian kita akan menjadi bangsa yang berjati diri, kuat dan mandiri, sehingga apapun persoalan yang dihadapi bangsa ini mampu menjadi tantangan bagi kita untuk senantiasa menjaga kemurnian dan kesaktian Pancasila.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<i><a href="http://www.jambiekspres.co.id/berita-9479-kehilangan-kesaktian-pancasila.html">Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres Kamis, 3 Oktober 2013</a></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-56067107780749563982013-09-27T00:30:00.000+07:002013-09-27T00:30:00.903+07:00Sinopsis Pemilukada Kerinci<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2aOrD0tFZEPAitnrqolzKZtgs8MBtlAQqvBUfqUpzNkdnosN9PgWhhDotqYkJkCAmrT739m8veDT0ofVLFsnKxZpNytOo7NBHJVfT4dL3iFpng5BKdTgNJqVVgLZ7lJOjr1TQ3v9Xkck/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="115" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2aOrD0tFZEPAitnrqolzKZtgs8MBtlAQqvBUfqUpzNkdnosN9PgWhhDotqYkJkCAmrT739m8veDT0ofVLFsnKxZpNytOo7NBHJVfT4dL3iFpng5BKdTgNJqVVgLZ7lJOjr1TQ3v9Xkck/s200/6.jpg" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki., S. Sos., M. H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Suasana di Kabupaten Kerinci sedikit terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Maklum, masyarakat Kerinci baru saja melaksanakan hajatan demokrasi lima tahunan, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kerinci untuk periode 2013--2018. Wajah-wajah lelah pun masih tergambar jelas dari raut muka mereka yang turut aktif dalam memantau dan menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten yang dijuluki “Sekepal Tanah Surga yang Tercampak ke Bumi” ini. </div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Secara umum hajatan demokrasi yang berlangsung pada Minggu, 8 September 2013 kemarin berjalan dengan lancar, dalam artian sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci. Meskipun sempat diwarnai aksi protes dari salah satu tim sukses, namun hal tersebut masih dalam batas kewajaran, yang sekaligus menandakan bahwa masyarakat Kerinci punya perhatian serius dalam mengawal jalannya proses demokrasi di negeri yang punya banyak potensi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), kekayaan alam, serta pariwisata yang perlu dikelola secara optimal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Banyak pihak di berbagai diskusi, khususnya pengamat politik memprediksi Pemilukada Kerinci kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran. Sedikit sekali yang memprediksi Pemilukada ini akan berlangsung dalam satu putaran. Hal ini dengan pertimbangan yang masuk akal, melihat komposisi dari masing-masing pasangan calon yang mewakili dari masing-masing wilayah, yakni Kerinci Mudik, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir. Ditambah lagi di beberapa wilayah ada yang mencalonkan lebih dari satu calon. Dengan demikian, logika sederhana suaranya tentu akan menjadi terpecah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada beberapa alasan kenapa Pemilkada Kerinci menarik untuk dicermati. Pertama, ini adalah Pemilukada pertama setelah pemekaran Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Kedua, pasangan calon yang dinyatakan maju tergolong ‘ramai’ yakni tujuh pasangan calon, yang dalam perjalanannya satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kerinci. Ketiga, persoalan jadwal yang sempat hangat diperdebatkan. Keempat, adanya gugatan pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos. Kelima, penonaktifan anggota KPU Kerinci oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Latar Belakang Calon yang Beragam</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui para kandidat pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang bertarung dalam merebut BH 1 DZ lima tahun ke depan berasal dari berbagai latar belakang dan profesi. Seperti pasangan nomor urut 1 Dasra-Mardin (birokrat-politisi). Pasangan nomor urut 2 Adi Rozal-Zainal (birokrat, akademisi-birokrat). Begitu juga dengan pasangan nomor urut 3 Murasman-Zubir (incumbent-politisi), Sukman-Sartoni (polri-politisi), Rahman-Nopantri (incumbent-politisi), dan Irmanto-Idrus yang berlatar belakang politisi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari latar belakang dan profesi yang berbeda secara teori tentunya turut memperkaya corak dan gaya kepemimpinan yang diharapkan mampu menghasilkan rumusan program serta terobosan-terobosan yang mampu menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kerinci. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Tema Besar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Sudah menjadi keharusan setiap kandidat sebagai calon pemimpin harus mempunyai visi, misi serta program kerja yang jelas untuk membawa perubahan bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Begitu juga dengan para kandidat Cabup dan Cawabup Kerinci. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari berbagai kesempatan kampanye dan debat kandidat yang dilakukan secara terbuka, terlihat ada kesamaan isu klasik yang diangkat, yakni masalah infrastruktur, pemekaran wilayah, kualitas pendidikan dan pelayanan publik, pembangunan ekonomi pertanian dan lain sebagainya. Semua dipaparkan dengan balutan bahasa yang cukup menarik dan meyakinkan tentunya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Saling Klaim </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari hasil perhitungan manual di Panitia Pemungutan Suara (PPS), 16 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun pleno KPU (15 September 2013) pasangan incumbent Murasman-Zubir Dahlan unggul dari pasangan nomor urut 2 Adi Rozal-Zainal Abidin (Adzan). Dimana pasangan nomor urut 2 Adi Rozal-Zainal Abidin memperoleh suara 44.474 bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Murasman-Zubir Dahlan (MZ) yang memperoleh suara 46.255 dengan selisih suara 1.781 (Pleno KPU). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Persaingan ketat ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah diprediksi oleh banyak pihak. Namun dari hasil ini hampir tidak ada yang menduga kalau pemilihan ini akan berlangsung satu putaran (30%+1). Bahkan selama rekap perhitungan suara sementara, baik di PPS maupun di PPK masing-masing tim sukses saling mengklaim merekalah yang memperolah suara terbanyak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masyarakat Kerinci masih harus bersabar menunggu hasil sidang sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya yang jauh lebih penting dalam sebuah kompetisi adalah sportivitas. Yakni bagaimana yang menang bisa merangkul yang kalah dan yang kalah tetap bisa berkontribusi dalam pembangunan Kerinci ke depan dengan tetap menghormati yang menang terlepas siapa pun yang akan memenangkan kompetisi ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk membangun Kerinci ke depan memerlukan kerja sama semua pihak. Ia tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah semata. Begitu juga sebaliknya pemerintah tidak bisa serta merta mengabaikan peran masyarakat. Semua harus bisa bersinergi, saling bahu membahu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terakhir tidak ada pilihan lain, Kerinci harus bangkit dari keterpurukan dan katertinggalan yang berpuluh-puluh tahun lamanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.jambiekspres.co.id/berita-9367-sinopsis-pemilukada-kerinci.html"><i>Dimuat di Media Online Jambi Ekspres Rabu, 25 September 2013</i></a></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-6069119466153663202013-08-29T13:48:00.000+07:002013-09-26T08:54:49.607+07:00Esensi Pemberlakuan UKT<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiHPm_0MRkabWDQgXnaUu_Ydn6ncEpgOz-zRDMVD2oJsqDIXFxqxVtjLE2wHhuB9L5lw6vOiPouI4RX6WljSpzjg67gI4tx40gxGHrtnlcTqc1DYMA8XZjFoEp-tU78VMVFKz_GaWhI5M/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="116" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiHPm_0MRkabWDQgXnaUu_Ydn6ncEpgOz-zRDMVD2oJsqDIXFxqxVtjLE2wHhuB9L5lw6vOiPouI4RX6WljSpzjg67gI4tx40gxGHrtnlcTqc1DYMA8XZjFoEp-tU78VMVFKz_GaWhI5M/s200/7.jpg" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S. Sos., M. H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Sistem pendidikan kita kini tampil dengan terobosan baru. Setelah pemberlakuan kurikulum 2013 untuk tingkat sekolah, kini giliran perguruan tinggi. Khususnya dalam hal sistem pembiayaan pendidikan yakni dengan pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mulai diterapkan pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Seperti diketahui tujuan awal dari pemberlakuan UKT pada dasarnya adalah positif. Dalam konteks ini pemerintah berusaha memberikan pemerataan peluang kepada masyarakat untuk tetap bisa melanjutkan studi di bangku perkuliahan.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Dengan sistem ini penetapan besaran uang kuliah tidak lagi mutlak berdasarkan jurusan yang akan dipilih seperti yang terjadi selama ini. Akan tetapi dengan pemberlakuan sistem ini besaran uang kuliah lebih ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua dari masing-masing calon mahasiswa tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mereka yang orang tuanya berpenghasilan lebih besar akan dikenakan biaya yang lebih besar pula, menyesuaikan dengan penghasilan orang tua dari masing-masing mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa yang penghasilan orang tuanya pas-pasan. Biaya yang harus dikeluarkan juga menyesuaikan dengan penghasilan orang tua mahasiswa tersebut. Umpama subsidi silang. Mereka yang tergolong mampu mensubsidi mereka yang kurang mampu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk menentukan penetapan besaran uang kuliah masing-masing mahasiswa pada sistem ini berpedoman atas data yang telah diisi oleh calon mahasiswa saat pendaftaran masuk secara online. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus akan dilakukan verifikasi data untuk mencocokkan data yang telah diisi pada saat pendaftaran, dengan kondisi yang sebenarnya (dengan cara interview, kesesuaian berkas dan lain sebagainya) yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data pada saat pendaftaran dengan data pada saat verifikasi maka kelulusan calon mahasiswa tersebut akan dibatalkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Secara subtansi pemberlakuan sistem ini memberikan angin segar bagi calon mahasiswa yang punya keterbatasan soal biaya. Namun ada hal yang perlu dipertanyakan dalam pemberlakuan sistem ini, yaitu apakah data yang telah diverifikasi setelah dinyatakan valid oleh panitia seleksi lalu ia akan menjadi sebuah data yang permanen? Mengapa hal ini penting untuk diketahui, karena jangan sampai ada yang merasa dirugikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika data yang sudah diverifikasi tersebut menjadi data permanen (tidak dapat di ubah lagi), maka kemungkinan mereka yang orang tuanya bekerja di swasta yang pada waktu pengisian data masuk dalam kategori ekonomi menengah ke atas dengan penghasilan yang lumayan besar akan menjadi kewalahan jika suatu saat nanti mereka tidak lagi berpenghasilan yang sama dengan pengisian data awal tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga sebaliknya mereka yang awalnya mengisi data dengan penghasilan orang tua pada waktu itu tergolong dalam kategori menengah ke bawah, dalam perjalanannya karena kegigihan usaha dan nasib yang baik, mereka kemudian menjadi berpenghasilan menengah ke atas. Tentu akan menjadi tidak relevan lagi dengan tetap menggunakan data awal waktu verifikasi data. Ataupun pada waktu pengisian data awal tersebut, ternyata terdapat kesalahan yang tidak disengaja oleh calon peserta, atau juga oleh panitia yang meng-enteri data. Tentu saja hal yang seperti ini bisa saja terjadi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pendataan yang Bersinergi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk tahapan pendataan berkaitan dengan pemberlakuan sistem ini, sebenarnya sudah bisa dimulai sejak calon mahasiswa duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Paling tidak dengan acuan data calon mahasiswa yang diambil pada waktu calon mahasiswa duduk di SLTA, panitia punya cukup waktu untuk memvalidasi data dari masing-masing calon mahasiswa tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendataan awal seperti apa yang disebutkan di atas bisa dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, sehingga data menjadi lebih akurat dan pekerjaan panitia seleksi dari perguruan tinggi menjadi lebih ringan, dengan lebih fokus terhadap perubahan data-data terbaru saja.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan cara ini sekaligus memberi ruang terhadap sistem birokrasi kita untuk senantiasa bersinergi dalam membangun sistem pangkalan data yang lengkap dan akurat. Sehingga tidak ditemukan lagi data-data yang tumpang tindih dan kadang menyesatkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Akhirnya, sebagai kata kunci akurasi data dengan verifikasi dan validasi menjadi sangat penting dalam pemberlakuan sistem UKT ini. Karena akan menjadi tidak tepat sasaran dan berantakan jika akurasi data itu diabaikan. Pengisian data juga harus dilandasi dengan kejujuran bersama, baik itu oleh calon mahasiswa, orang tua, panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pemberlakuan sistem ini. Sehingga diharapkan ke depan tidak akan ditemukan lagi manipulasi data.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://www.jambiekspres.co.id/berita-8518-esensi-pemberlakuan-ukt.html">Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres, Kamis, 29 Agustus 2013</a></i></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-51792828260607990392013-08-21T09:19:00.002+07:002013-08-22T09:22:55.067+07:00Korupsi itu Hebat!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiQa9EcSX0oFMPlFWYSdSqpqQU10waxxfwp9VL3pU1WBlruhgdknPtQGAry8GwkSppVokd1GDVrdk0xma1uRVOweibuF899QqrrhrjL_gPo30t8wI3NB0Xv5kT77Cx1QkXUK50LfuwYqI/s1600/210820135264.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiQa9EcSX0oFMPlFWYSdSqpqQU10waxxfwp9VL3pU1WBlruhgdknPtQGAry8GwkSppVokd1GDVrdk0xma1uRVOweibuF899QqrrhrjL_gPo30t8wI3NB0Xv5kT77Cx1QkXUK50LfuwYqI/s200/210820135264.jpg" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M. H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Kasus korupsi sepertinya tidak ada muaranya. Ia mengalir dari mana saja. Seperti apa yang menimpa seorang guru besar beberapa hari lalu yang telah mencengangkan semua pihak. Tidak ada yang menduga sekelas guru besar juga ikut hanyut terbawa derasnya arus korupsi. Hal tersebut semakin menguatkan berjayanya korupsi di negeri ini. Korupsi terus membabi buta. Ia tidak lagi mengenal dan memilih apakah ia seorang guru besar, pejabat publik, politisi, bahkan seseorang itu di lembaga yang mengurusi masalah keagamaan sekalipun. Begitu hebatnya korupsi!</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya orang-orang hebat juga pernah tersandung kasus yang sama, yang kini merajalela, seperti: Miranda Goeltom (guru besar Universitas Indonesia) dalam kasus cek pelawat berkaitan dengan pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) di 2004, Mulyana W Kusuma (kriminolog UI) masih dalam kasus penyuapan semasa masih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk kasus yang melibatkan mantan rektor univeritas ternama di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini, dan entah siapa lagi yang akan ikut terjerat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Korupsi Tidak Mengenal Profesi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebenarnya kasus yang melibatkan seorang guru besar yang beberapa hari lalu, yang tertangkap tangan dalam kasus penyuapan merupakan bagian kecil dari kasus korupsi yang baru bisa diangkat ke permukaan. Ini adalah sebuah keberhasilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun KPK jangan berbesar kepala dulu, selain dari kasus tersebut harus diakui pula bahwa masih banyak kasus-kasus besar korupsi yang masih belum berhasil diungkap ke permukaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belum terungkapnya banyak kasus itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah: Pertama, Profesionalitas seorang pelaku korupsi. Para pelaku korupsi yang profesional atau telah memiliki jam terbang yang relatif tinggi tentunya akan sulit untuk di jerat dan di giring ke meja persidangan. Mereka tentu akan memaksimalkan berbagai daya dan upaya mereka dalam menjalankan tindakan korupsi tersebut. Mereka bekerja dengan ‘rapi’ bagaimana layaknya seorang profesional. Mereka memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk memuluskan bahkan membantu untuk menutup tindakan kejahatan yang telah mereka lakukan. Seperti memanfaatkan para kenalan mereka yang berada di berbagai institusi pemerintah. Sehingga mampu menghilangkan jejak kejahatan yang telah di perbuat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari berbagai kasus korupsi yang terungkap terlihat jelas bagaimana kasus korupsi itu telah melibatkan peran banyak orang. Bawahan yang melibatkan atasan, begitu juga sebaliknya atasan yang melibatkan bawahan. Suami yang memanfaatkan isteri. Istri yang mendorong suami untuk melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, Pranata hukum dan sosial. Patut dipertanyakan kembali sudahkah pranata hukum dan pranata sosial itu menjalankan perannya dengan maksimal? Khususnya dalam usaha mencegah masyarakat untuk bertindak bertentangan dengan norma. Baik norma hukum, agama, maupun norma sosial. Sudahkah masing-masing pranata tersebut mendorong masyarakat untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap norma-norma yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Nasionalisme yang Dipertanyakan</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Sejatinya di usia bangsa ini yang sudah beranjak menginjak usia 68 tahun, bangsa ini mampu mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun apa yang terjadi saat, sesungguhnya penjajahan masih bisa kita temukan di berbagai lini kehidupan. Baik lini ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Korupsi hadir sebagai ancaman baru yang membahayakan semua orang dan sebuah bangsa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya berkaitan dengan jiwa nasionalisme dapat pula dikatakan bahwa para koruptor dan mereka yang mencoba-coba ingin jadi koruptor sejatinya telah kehilangan jiwa nasionalisme. Mereka secara tidak langsung telah menghancurkan cita-cita luhur bangsa ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mereka yang terjaring dalam berbagai kasus korupsi saat ini bisa dikatakan masih dalam kategori amatiran, untuk yang profesional menjadi tugas berat kita semua untuk mengungkapnya. Sekadar mengingatkan kembali kepada kita semua, untuk tetap berhati-hati dengan kehebatan korupsi. Buktikan kalau kita lebih hebat dari korupsi. Dirgahayu Indonesia!<br />
<br />
<i><a href="http://www.jambiekspres.co.id/berita-8208-korupsi-itu-hebat.html">Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres, Rabu, 21 Agustus 2013</a></i> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-65809064601641839202013-08-04T13:10:00.001+07:002013-08-04T13:10:05.553+07:00Safari Politik Berlabel Ramadan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S. Sos., M. H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Bulan Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah S.W.T. Pada bulan yang suci ini, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan kuantitas maupun kualitas amalan dengan menjalankan berbagai ibadah wajib maupun ibadah sunat. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan ganjaran pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah S.W.T. Bisa dibayangkan kalau saja amalan kita di bulan Ramadan ini bisa dimaksimalkan, maka bukan mustahil kemenangan di 1 Syawal akan menjadi milik kita.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di Ramadan ini pula sebagian orang menjadikannya ajang untuk mengejar ketertinggalan akan amalan-amalan yang mungkin di bulan lain jauh tertinggal atau belum sempurna. Ibarat dalam sebuah balapan, Ramadan umpama tikungan yang memungkinkan bagi para pembalap untuk tancap gas atas posisi star yang tertinggal. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat pula untuk mengejar ketertinggalan itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tentu tidak ada yang salah jika bulan yang penuh ampunan ini dimanfaatkan oleh masing-masing individu untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik penguasa langit dan bumi sembari mengharapkan dibukakan pintu taubat, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat selama ini seraya memohon segala amalan-amalan akan diterima oleh Nya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga dengan penyelenggara pemerintah, pejabat publik maupun politisi. Mereka juga tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan momen Ramadan yang mulia ini dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah apa yang biasa dikenal dengan istilah Safari Ramadan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Safari Ramadan </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Secara harfiah kata Safari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perjalanan atau petualangan jarak jauh dalam kegiatan ekspedisi, baik penelitian, penyelidikan dan wisata. Dari pemaknaan tersebut, maka makna safari yang harus dilakukan dalam konteks ini adalah menjangkau tempat-tempat yang mungkin selama ini luput dari perhatian, seperti daerah pelosok, daerah tertinggal dan lain sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam praktik, istilah Safari Ramadan lebih melekat dengan para penyelenggara pemerintah, pejabat publik dan para politisi dalam menyapa masyarakat sebagai konstituennya. Safari Ramadan dijadikan sarana penghubung antara pejabat publik selaku penyelenggara pemerintahan maupun para politisi dengan masyarakat dalam mendengarkan berbagai aspirasi langsung dari masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Safari Politik</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Harus diakui momentum Ramadan adalah saat yang tepat untuk melakukan safari, yakni perjalanan untuk bisa berdialog, bertukar pikiran, berkomunikasi, dan bersilaturahim dengan masyarakat yang selama ini mungkin belum bisa dengan leluasa menyampaikan aspirasi dan harapannya pada pemerintah ataupun para wakil mereka yang duduk di parlemen. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada bulan Ramadan biasanya masjid-masjid lebih ramai bila dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kegiatan Safari Ramadan yang biasanya dilakukan dari masjid ke masjid tentu akan menjadi lebih efektif dalam menyerap aspirasi dari masyarakat karena dihadiri oleh banyak masyarakat yang melakukan salat berjamaah di masjid. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Safari sebagai bentuk perjalanan jauh, hendaknya tidak hanya berorientasi material semata seperti yang digambarkan di atas, apa lagi dijadikan sarana politik seperti kampanye terselubung untuk kepentingan tertentu. Yang jauh lebih penting dari sebuah kegiatan Safari Ramadan yang dilakukan oleh para pejabat publik maupun politisi adalah menjadikan kegiatan ini sebagai sumber ilmu dan hikmah dalam ekspedisi spiritual yang nilainya lebih mulia. Dengan harapan kegiatan seperti ini akan berkorelasi positif terhadap kepekaan para penyelenggara negara maupun para politisi terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lalu pertanyaannya adalah: Apakah dengan kegiatan Safari Ramadan telah mampu membuka hati kita semua dalam hal kedekatan, kepekaan, dan kepedulian terhadap sesama? Ataukah hanya sekadar pencitraan saja? Tentu saja harapan kita Ramadan menjadikan kita insan-insan yang tidak egois dan senantiasa peka terhadap lingkungan sekitar. Sudah seharusnya pula masjid harus terbebas dari atribut partai maupun embel-embel politik dan persoalan kepentingan lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-48022367483650594232013-07-20T05:49:00.000+07:002013-07-20T05:49:19.372+07:00Beasiswa untuk Siapa?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ILYGoBnwm5M9Ph-CZ1Q0w55q1xLbM57cXhRXC2l4YJOI1mDtyLC1X83LB-rF7HoQVznUXtmGIhsK7voH95fZTkqCGTe6WbZ427XNFYKDAglTD53noVkTMOf_xZRnSAh-CJ4dqJkBzVI/s1600/200720135005.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ILYGoBnwm5M9Ph-CZ1Q0w55q1xLbM57cXhRXC2l4YJOI1mDtyLC1X83LB-rF7HoQVznUXtmGIhsK7voH95fZTkqCGTe6WbZ427XNFYKDAglTD53noVkTMOf_xZRnSAh-CJ4dqJkBzVI/s200/200720135005.jpg" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Provinsi Jambi kembali membuka penerimaan Program Beasiswa tahun anggaran 2013. Penerimaan kali ini sesuai pengumuman yang dimuat di laman resmi Pemprov. Jambi diperuntukkan untuk jenjang S1 dan S2. Sebelumnya Pemprov. Jambi melalui Dinas Pendidikan Prov. Jambi juga telah membuka penerimaan Program Beasiswa untuk jenjang S3 (baru), dan untuk jenjang S2 (lanjutan). </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), beasiswa diartikan sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar atau pendidikan. Selanjutnya dalam teori ada dua Jenis penerima beasiswa. Pertama beasiswa prestasi, yakni beasiswa yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki prestasi. Dalam beasiswa jenis ini membuka peluang bagi siapa saja asalkan mempunyai prestasi atau berprestasi. Salah satu indikator tersebut dibuktikan dengan nilai atau pun indeks prestasi (IP). Penentuan nilai minimal juga tergantung dari instansi yang memberikan beasiswa tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua beasiswa kurang mampu. Beasiswa ini diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa yang secara finansial boleh dibilang lemah atau kurang mampu. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk beasiswa jenis ini biasanya adalah surat keterangan kurang mampu/miskin dari kepala desa atau lurah, yang dalam praktiknya sering dimanipulasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di luar dari dua jenis beasiswa yang disebutkan di atas, perlu kiranya untuk dipahami bersama bahwa pemberian beasiswa hakikatnya adalah upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan yang tujuan akhirnya adalah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila masyarakatnya semakin cerdas tentu diharapkan pencapaian tujuan nasional juga akan semakin cepat bisa diwujudkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Kategori dan Sasaran</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang menjadi persoalan adalah beasiswa yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang punya keinginan serius untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di lapangan sering dijumpai tidak tepat sasaran. Padahal banyak di antara mereka yang berprestasi dan punya keinginan sungguh-sungguh untuk melanjutkan pendidikan, namun terpaksa harus mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan pendidikan karena terkendala dalam hal pembiayaan. Sebaliknya ada yang menerima beasiswa yang sampai tiga kali penerimaan, namun belum juga menyelesaikan studi sampai sekarang. Kenapa bisa seperti itu? </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal penentuan prioritas dan syarat penerima beasiswa menurut penulis perlu dipertimbangkan kembali. Karena di salah satu ketentuan persyaratan penerima beasiswa adalah mensyaratkan bagi calon penerima beasiswa sudah memiliki nilai semester. Ini berarti yang menerima beasiswa diperuntukkan bagi mereka yang sedang aktif kuliah dan minimal sudah memiliki nilai satu semester. Ketentuan seperti ini menurut penulis secara tidak langsung telah mengubur peluang bagi mereka yang punya keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan namun terkendala oleh biaya. Padahal yang menjadi masalah inti pada dasarnya adalah biaya yang tidak sedikit untuk bisa masuk perguruan tinggi itu sendiri. Mereka yang menghadapi kendala seperti inilah yang seharusnya diberikan beasiswa. Bukan sebaliknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mereka yang sudah diterima di salah satu perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri yang masuknya non beasiswa, menurut hemat penulis kurang tepat dijadikan prioritas penerima. Karena logikanya mereka masuk ke dalam kategori mampu. Mengapa demikian? Karena mustahil rasanya mereka bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur non beasiswa, jika mereka tidak memenuhi syarat administrasi. Salah satu syarat administrasi yang dimaksud di sini adalah dana semester dan dana lainnya. Dengan demikian mereka yang telah diterima di perguruan tinggi secara finansial mereka lebih mampu bila dibandingkan dengan mereka yang belum masuk di perguruan tinggi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sudah seharusnya pemerintah daerah memikirkan bagaimana menjaring dan memprioritaskan mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan namun terkendala dalam hal pendanaan awal untuk masuk perguruan tinggi. Karena di Indonesia sendiri belum ada perguruan tinggi yang secara terbuka memungkinkan kesepakatan untuk penundaan pembayaran uang semester atau pembangunan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut sambil menunggu hasil seleksi penerima beasiswa. Semua harus diselesaikan ketika akan masuk ke perguruan tinggi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Harus Jelas</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Berkaitan dengan tahapan proses penerimaan beasiswa sudah seharusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat harus diberi ruang seluas-luasnya untuk lebih leluasa dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggara negara, khususnya dalam memantau sistem seleksi penerimaan beasiswa. Sehingga berbagai kemungkinan buruk bisa diminimalisir. Di antaranya adalah kejelasan waktu pengumuman hasil seleksi, jumlah penerima dan besaran untuk masing-masing jenjang, baik untuk program S1, S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya dalam penyebaran informasi seputar beasiswa juga belum maksimal. Ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya pihak perguruan tinggi yang masih belum mengetahui informasi tentang beasiswa tersebut. Dinas Pendidikan Prov. Jambi yang membidangi masalah pendidikan sekaligus sebagai penyelenggara penerimaan beasiswa ini, juga belum memberikan informasi tentang pengumuman penerimaan beasiswa. Laman resmi Dinas Pendidikan Prov. Jambi yang diharapkan bisa memberikan informasi seputar beasiswa terlihat hanya sekadar menampilkan berita-berita lama. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://www.jambiekspres.co.id/berita-7949-beasiswa-untuk-siapa.html">Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres, Jumat, 19 Juli 2013</a></i> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-25988744124763646752013-06-19T09:09:00.003+07:002013-06-21T22:29:25.592+07:00Memantau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXIIp3hqCVqEP8FmeydRWgATnkr1cfccss96ajFCVT_FpJlTRDtRd55ddQsTjNyoW5wkmnvkvsQUc6bJBd2LXX1-l0hRfBETVuCpbcMaOtQNI9lAAuIKfbZ3eij8EsxeJzjAoY3WXCzg0/s1600/190620134863.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXIIp3hqCVqEP8FmeydRWgATnkr1cfccss96ajFCVT_FpJlTRDtRd55ddQsTjNyoW5wkmnvkvsQUc6bJBd2LXX1-l0hRfBETVuCpbcMaOtQNI9lAAuIKfbZ3eij8EsxeJzjAoY3WXCzg0/s200/190620134863.jpg" width="200" /></a></div>
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Musim penerimaan mahasiswa baru sudah tiba. Berbagai jalur penerimaan mahasiswa pun dibuka. Mulai dari jalur Sistem Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Ujian Masuk Bersama (UMB), Seleksi Lokal Masuk Bersama (SLMB) dan berbagai penamaan lain yang setiap tahun senantiasa diubah-ubah.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Dari berbagai media disebutkan bahwa peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Patut diapresiasi memang. Paling tidak hal ini bisa dijadikan indikator bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Namun kesadaran itu idealnya harus pula diikuti dengan pembenahan di semua bidang oleh pihak perguruan tinggi sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan. Baik itu kualitas tenaga dosen, fasilitas penunjang, dan lain sebagainya. Sehingga keluaran yang dihasilkan nantinya benar-benar manusia-manusia yang berkualitas, bukan generasi yang sia-sia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adalah keberuntungan bagi mereka yang lulus melalui jalur SNMPTN, karena mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengikuti tes tertulis, melainkan hanya dengan seleksi hasil rapor saja. Lain halnya dengan calon mahasiswa yang tidak lulus melalui jalur SNMPTN tersebut, yang masih harus berjuang di jalur lain bersaing dengan calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada yang mengganjal di benak penulis ketika mengamati sistem penerimaan mahasiswa baru tahun ini, khususnya untuk jalur SBMPTN yang dijadwalkan akan dilaksanakan 18—19 Juni 2013 mendatang. Yakni berkaitan dengan kebijakan penunjukan bank penyelenggara penerimaan pendaftaran calon mahasiswa baru. Seperti diketahui khusus untuk jalur SBMPTN tahun ini pembayaran uang pendaftaran dilakukan memalui Bank Mandiri. Tentu kebijakan ini dinilai menyulitkan, karena Bank Mandiri menjadi satu-satunya bank resmi tempat pembayaran uang pendaftaran. Apalagi bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah kabupaten. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui tidak semua daerah, khususnya di kabupaten itu ada Bank Mandiri di sana. Yang perlu dipikirkan berkaitan dengan hal tersebut adalah bagaimana calon mahasiswa yang berada di daerah harus ke kota sekadar untuk membayar biaya pendaftaran. Sementara rentan waktu batas terakhir pendaftaran dengan waktu ujian relatif lama. Tentu kondisi yang seperti ini membuat mereka harus menunggu atau juga menjadi bolak-balik dari daerah ke kota. Bagi mereka yang punya sanak keluarga di kota mungkin tidak akan menjadi masalah. Karena mereka bisa menginap di sana untuk sementara. Namun bagaimana halnya dengan mereka yang tidak punya saudara atau famili. Tentu mereka harus menginap di hotel maupun penginapan. Otomatis dengan menginap di hotel atau penginapan mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sewa hotel atau pun penginapan. Belum lagi untuk biaya harian yang harus dikeluarkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal ini bukan bermaksud untuk hitung-hitungan. Dalam sebuah perjuangan memang harus ada yang namanya pengorbanan. Tapi sekadar mengingatkan para stakeholder. Bahwa yang mengikuti seleksi calon mahasiswa baru bukanlah sepenuhnya berasal dari mereka yang golongan menengah ke atas. Melainkan sebagian besar didominasi oleh mereka yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Kebijakan Haruslah Bijak</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah tentunya punya alasan kenapa Bank Mandiri dijadikan sebagai satu-satunya bank tempat pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk jalur SBMPTN tahun ini, dan tidak melibatkan bank-bank seperti BRI, BNI, BPD dan bank lainnya. Bukankah seperti BRI dan BNI memiliki cabang yang lebih banyak di seluruh wilayah Indonesia, bila dibandingkan dengan Bank Mandiri. Bahkan BRI bisa dijumpai di hampir setiap kecamatan. Logikanya dengan memiliki cabang yang banyak, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia jelas akan mempermudah bagi calon mahasiswa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan demikian untuk membayar uang pendaftaran mereka tidak perlu harus repot-repot berangkat ke kota untuk mencari Bank Mandiri. Mereka juga tidak harus antre begitu panjang, lama dan membosankan, karena lebih leluasa bisa memilih lokasi bank yang diinginkan. Jadi untuk mendaftar mereka cukup di daerah masing-masing melalui bank yang ada tentunya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sewajarnya pemerintah harus berani untuk terbuka dan menjelaskan alasan kepada publik, terkait penetapan Bank Mandiri sebagai satu-satunya bank resmi tempat pendaftaran bagi calon mahasiswa baru jalur SBMPTN tahun ini. Karena ini adalah bentuk kebijakan yang dinilai menyulitkan bagi calon mahasiswa. Sebab jika tidak dijelaskan kepada publik maka akan melahirkan berbagai spekulasi. Jangan-jangan ada permainan dalam kebijakan penunjukan Bank Mandiri sebagai bank penyelenggara. Semoga saja tidak!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres, Rabu, 19 Juni 2013</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-12517581110140359812013-06-08T21:54:00.000+07:002013-06-08T21:57:05.598+07:00WTP: Prestasi atau Prestise<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgISn9WQMu4uh-ZOGSPK1qRtiu_c8x6f9olyv9yumRdcFFoTJ02PPt03IOtDiPlIW1bp3snh6KfAg2eWqzuPc21CAcpUAhOEq_ATrnn9MlPr5wPxIdUstd4ToJREg4w3xXdHrzB_X_H6eI/s1600/050620134725.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgISn9WQMu4uh-ZOGSPK1qRtiu_c8x6f9olyv9yumRdcFFoTJ02PPt03IOtDiPlIW1bp3snh6KfAg2eWqzuPc21CAcpUAhOEq_ATrnn9MlPr5wPxIdUstd4ToJREg4w3xXdHrzB_X_H6eI/s200/050620134725.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa waktu yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2012. Ucapan selamat pun mengalir dari pimpinan SKPD yang dimuat media massa. Hal ini, tentu sebuah kebanggaan tersendiri sebagai bagian dari masyarakat Jambi. Apalagi Pemprov. Jambi mendapat peringkat ke empat teratas nasional atas prestasi tata kelola keuangan ini.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Di satu sisi mendapatkan opini WTP adalah harapan bagi semua institusi pemerintah yang secara administrasi membuktikan bahwa institusi tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan . Di antaranya: kesesuaian pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK sejatinya dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya dalam hal pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam perjalanannya mendapatkan opini WTP ternyata bukan hanya sekadar menjadi sebuah prestasi semata, melainkan juga sebagai sebuah prestise. Baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka tidak heran jika antara instansi pemerintah seolah-olah berlomba-lomba ingin mendapatkan opini WTP tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Orientasi Tersembunyi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dari BPK pada dasarnya “diuntungkan”. Dengan kata lain akan dimuluskan jalan untuk memperoleh penambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan harapan anggaran pusat bisa mengalir dengan lancar ke daerah, serta proyek-proyek besar bisa berjalan tentunya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lalu kenapa dengan proyek? Sebenarnya sedehana saja, kenapa proyek-proyek besar itu menjadi rebutan. Sudah menjadi rahasia umum kalau yang diharapkan dari sebuah proyek pada dasarnya adalah fee. Maka sering dijumpai di lapangan ada pembagian jatah proyek. Setiap pemegang proyek akan mendapatkan fee dari proyek tersebut. Besarannya pun beragam. Semakin besar suatu proyek yang dipegang, maka semakin besar pula fee yang akan didapatkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di samping itu dalam sebuah proyek pemerintah disengaja atau tidak, telah membuka peluang kolusi dan manipulasi yang jelas-jelas berpotensi merugikan negara dengan berbagai modus. Di antara modus yang biasa dilakukan adalah seperti permainan dalam penentuan pemenang tender, main mata panitia dengan pemenang tender, pemecahan proyek dengan maksud menghindari tender dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kalau sudah begini lagi-lagi yang akan merasakan akibatnya adalah masyarakat. Pembangunan berkualitas yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat menjadi tersandera oleh kepentingan segelintir orang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Perlu Transparansi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam mengelola pemerintahan diperlukan sebuah tranparansi. Khususnya dalam hal mengelola keuangan negara. Bicara masalah tranparansi, maka kita bisa lihat berapa banyak proyek yang dilakukan pemerintah yang belum mengikuti aturan yang ada. Salah satunya adalah pemasangan papan proyek yang sering luput dari perhatian. Ini adalah contoh kecil ketidakterbukaan dalam pelaksanaan sebuah proyek.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mestinya setiap proyek fisik mencantumkan beberapa hal di papan proyek. Di antaranya berkaitan dengan pelaksana proyek, nilai anggaran proyek, volume pengerjaan, lama pengerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa tahu dan sekaligus membuka ruang agar masyarakat juga bisa ikut berperan dalam pengawasan terhadap penggunaan APBN/APBD yang nota bene adalah uang rakyat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seharusnya opini WTP ini bisa menjadi lecutan bagi instansi pemerintah untuk bisa bekerja secara profesional, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga ia tidak hanya sebatas prestise semata, akan tetapi memang benar-benar lahir dari sebuah semangat dan objektifitas serta etos kerja yang positif yang dibangun dari masing-masing pribadi insitusi pemerintah untuk membangun bangsa. WTP juga harus dimaknai secara utuh, bukan sebatas wajar dalam persoalan ketertiban administrasi dan tata kelola keuangan saja. Semoga Pemprov. Jambi bisa mengimbangi daerah-daerah lain, jika tidak ingin ketinggalan jauh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber: http://jambiupdate.com/artikel-wtp-prestasi-atau-prestise.html</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-70315198911431763662013-05-25T12:47:00.000+07:002013-05-25T12:51:51.099+07:00Disparitas yang Melebar Menyongsong MDGs 2015<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLP2wUruvTizCXt5LJHPMBG-zm3wds0IxzsVJY3wKdlP6VczZGvRAiUyaSspsLfb7MjKcIlbnpwHZQzrLP8nrFslt87tDSEq31A4NZ2xjzbKtCOpmrxmITeUjV9P5GolRNsTbclviVh8o/s1600/230520134626.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLP2wUruvTizCXt5LJHPMBG-zm3wds0IxzsVJY3wKdlP6VczZGvRAiUyaSspsLfb7MjKcIlbnpwHZQzrLP8nrFslt87tDSEq31A4NZ2xjzbKtCOpmrxmITeUjV9P5GolRNsTbclviVh8o/s200/230520134626.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam sebuah Rapat Kerja (Raker) yang dilakukan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dengan Pemerintah Provinsi Jambi di sebuah hotel ternama di Kota Jambi beberapa hari lalu telah menyisakan beberapa catatan terkait tujuan pembangunan demi terbangunnya kesejahteraan masyarakat dunia. Dihadiri oleh berbagai perwakilan, baik itu dari perwakilan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan masyarakat lainnya yang secara keseluruhan berjalan lancar.</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Acara tersebut seyogyanya merupakan agenda tahunan dari Kemenkokesra dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi bagi percepatan pembangunan dalam mewujudkan target dari Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa nasional kita adalah tujuan pembangunan milenium. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui bahwa MDGs merupakan kesepakatan dunia dalam menanggulangi beberapa masalah penting, antara lain: masalah pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar yang merata dan universal, memajukan kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil, memerangi HIV-AIDS, malaria dan penyakit lain, menjamin kelestarian lingkungan, serta menjalin kerja sama global bagi kesejahteraan yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2015 mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbagai data dan fakta dipaparkan secara apik dan menarik oleh para pemateri. Selintas memang melegakan. Karena dalam data tersebut menunjukkan kecenderungan indeks pembangunan serta kesejahteraan masyarakat cenderung naik. Dari beberapa program yang disepakati negara dunia, menariknya Pemprov. Jambi mengklaim bahwa hanya masalah kematian ibu dan anak saja yang sampai hari ini belum bisa dicapai. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tentu sebagai konsekuensi logis dari penyataan tersebut adalah bahwa Pemprov. Jambi secara tidak langsung telah mengklaim memenuhi target dari program yang lain seperti masalah pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar yang merata dan universal, memajukan kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, memerangi HIV-AIDS, malaria dan penyakit lain, menjamin kelestarian lingkungan, serta menjalin kerja sama global bagi kesejahteraan. Pertanyaannya adalah, apakah data yang ditampilkan dalam diskusi tersebut berbanding lurus dengan fakta di lapangan? Khususnya masalah kemiskinan, pendidikan yang merata, penyakit menular serta masalah kelestarian lingkungan yang diklaim telah mencapai target. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena di lapangan menurut pengamatan penulis, khususnya di Pemprov. Jambi dalam masalah pendidikan masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak ditempati untuk proses belajar mengajar. Belum lagi tenaga guru yang tidak merata di setiap daerah. Selanjutnya dalam hal penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit menular lainnya, selama tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah soal penutupan lokalisasi, sulit rasanya Jambi akan terbebas dari ancaman penyakit menular. Karena di situlah salah satu sumber media penyebarannya penyakit tidak hanya menular tetapi juga berbahaya. Kemudian soal kelestarian lingkungan, pemerintah daerah sepertinya tutup mata. Hutan di kelola dengan orientasi yang tidak sehat oleh para pengusaha, sehingga merusak ekosistem hutan. Akibatnya, kita bisa merasakan bagaimana di musim hujan kita dilanda banjir, ketika musim kemarau kita kekeringan dan kekurangan air bersih. Ditambah lagi harimau yang mulai memasuki perkampungan warga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dari Mana Harus Dimulai</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Harus diakui bahwa persoalan krusial yang dominan hari ini adalah persoalan disparitas atau kesenjangan yang terjadi di hampir semua sektor. Baik di sektor pendidikan, pelayanan sosial, infrastruktur (sarana prasarana) dan lain sebagainya, khususnya antara yang di desa dengan yang di kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
Idealnya memang pembangunan itu harus dimulai dari desa, bukan sebaliknya seperti yang terjadi saat ini. Jika pembangunan itu dimulai dari kota maka akan berkemungkinan besar banyak desa-desa dan perkampungan yang akan tidak tersentuh oleh pembangunan. Jangankan tersentuh pembangunan, dilirik pun kadang tidak. Hal ini bisa dilihat bagaimana perjuangan anak-anak di desa-desa dan perkampungan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Bahkan keseriusan untuk memperoleh pendidikan itu mereka harus mempertaruhkan nyawa dengan menyeberang dan mendaki tebing yang tinggi demi keinginan yang besar untuk bisa bersekolah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di daerah tidak seperti kota besar yang senantiasa dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai. Masyarakat di desa hidup dalam keterbatasan yang memprihatinkan. Sementara masyarakat yang tinggal di kota diuntungkan dengan banyak hal. Mulai dari fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) maupun dalam hal lapangan pekerjaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam praktik sering kali persoalan disparitas ini dikesampingkan, bahkan ada yang sengaja menyembunyikannya. Pemangku kebijakan sepertinya berat untuk mengakui bahwa masih dijumpai adanya berbagai kesenjangan dalam masyarakat. Padahal bukan manis di bibir yang masyarakat harapkan. Karena semakin ditutupi kesenjangan itu bukannya malah mengecil akan tetapi malah melebar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disparitas tidak boleh dianggap remeh (hal yang biasa saja). Ia adalah masalah serius yang harus segera diuraikan. Sebab kalau tidak ia akan melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak kalah lebih serius. Seperti persoalan konflik, kriminalitas, serta tidak menutup kemungkinan adalah disintegrasi bangsa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Komitmen Bersama</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mewujudkan tujuan MDGs yang merata maka dibutuhkan komitmen bersama antara negara-negara di dunia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan semua lapisan masyarakat semua harus bisa bersinergi. Khususnya bagi pemangku kebijakan, terkait dalam hal merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran, yang pada akhirnya diharapkan bisa menyentuh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan dirasakan juga oleh masyarakat dunia umumnya.<br />
<br />
<i>Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres Kamis, 23 Mei 2013</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5654550542326140793.post-35339489686223939852013-05-12T00:39:00.001+07:002013-05-12T00:39:17.295+07:00Menuliskan Tradisi Lisan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgZA-JYVKiWS-84JRQEURcNGGBKya8qBMWHybKYnjrua8TngPMntn5r6PvVBqrfVY_zEn_y-Y88jugcQQMgEEU-93h7w01JoKXr7PlvdYK3CYz5qM8dp8umjzFdja6Gqe4JKtrhMV9Om4/s1600/100520134326.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgZA-JYVKiWS-84JRQEURcNGGBKya8qBMWHybKYnjrua8TngPMntn5r6PvVBqrfVY_zEn_y-Y88jugcQQMgEEU-93h7w01JoKXr7PlvdYK3CYz5qM8dp8umjzFdja6Gqe4JKtrhMV9Om4/s200/100520134326.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Masyarakat Jambi dikenal kental dengan balutan budaya melayunya. Tutur bahasanya yang sopan, santun, elok, tergambar dari berbagai budaya dan tradisi yang dimilikinya. Salah satunya adalah tradisi lisan. Beragam tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat Jambi. Salah satunya adalah apa yang kita kenal dengan seloko adat Jambi. “Adat selingkung negeri, undang selingkung alam” yang bermakna bahwa dalam kehidupan masyarakat Jambi berada dalam kerangka atau koridor hukum adat (adat selingkung negeri) dan hukum positif (undang selingkung alam).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di dalam kehidupan sosial masyarakat adat Jambi mengakui pula adanya tingkatan hukum yang lebih tinggi yang berlaku di samping keberlakuan hukum adat. Dari seloko tersebut tersirat, bahwa segala permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat terlebih dahulu diselesaikan secara adat. Ketika secara adat menemui jalan buntu maka baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi (undang selingkung alam). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain dikenal sebagai masyarakat yang kental dengan adat budaya, Jambi juga dikenal dengan masyarakatnya yang relijius, ini tercermin dari hukum adat Jambi yang senantiasa berpedoman pada ketentuan agama. Berkaitan dengan sifat relegius masyarakatnya, hal ini bisa ditemui dalam seloko yang menyebutkan “Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. Adat bersendikan kepada agama, agama berpedoman pada kitab Allah (Alquran).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang dicontohkan di atas merupakan bagian kecil tentang kekayaan tradisi, khsusunya tradisi lisan yang menjadi kekayaan masyarakat Jambi. Ia begitu sederhana, akan tetapi kalau dimaknai ia mempunyai nilai dan makna positif yang begitu dalam. Seloko tersebut di atas merupakan bagian dari tradisi lisan yang dimiliki Jambi yang mungkin saja sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang tidak akan kita temui.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Banyak lagi contoh lain dari tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat Jambi. Seperti ketika membicarakan tentang tradisi Senandung Jolo, maka dunia tidak bisa lepas dengan Dusun Teluk Kabupaten Muarojambi. Mengapa demikian? Karena disitulah tradisi Senandung Jolo itu muncul dan pernah hidup. Begitu juga ketika berbicara tentang tradisi Basale, kita tidak bisa lepas dengan kehidupan Suka Anak Dalam (SAD) yang masih jauh dari jangkauan kemajuan zaman.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Secara teori, tradisi dalam banyak literatur adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok atau masyarakat. Ia bisa melekat dengan suatu budaya, bangsa maupun agama yang keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh sistem pewarisan yang dilakukan oleh para pendahulunya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga dengan tradisi lisan yang semakin lama semakin berkurang penuturnya karena tergerus oleh perkembangan zaman. Pelaku tardisi lisan pada saat ini boleh dibilang tinggal segelintir orang. Itu pun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena generasi yang berkenan melanjutkan tradisi tersebut boleh dibilang sedikit sekali, karena berbagai pertimbangan yang kadang cenderung pragmatis. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal yang demikian merupakan tantangan berat bagi kita semua yang mengaku peduli terhadap khasanah dan nilai-nilai budaya. Ia bukan saja merupakan kekayaan bangsa Indonesia semata, akan tetapi tradisi lisan itu juga harus disadari sebagai bagian dari warisan dunia yang perlu dilestarikan keberadaannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, salah satu alternatif yang bisa dilakukan saat ini dalam rangka usaha menyelamatkan tradisi lisan tersebut adalah mensinergikannya dengan tradisi tulis. Dengan mensinergikan kedua tradisi tersebut, sehingga tradisi tulisan bisa menopang tradisi lisan yang mulai kehilangan para penutur atau generasi penerus. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Artinya antara tradisi lisan dan tradisi tulisan ini bukanlah dua hal yang tidak mungkin untuk disinergikan. Bahkan ia akan saling mendukung. Ketika tradisi lisan itu mulai terancam karena berkurangnya para penutur, maka dengan tradisi tulis mungkin akan bisa membantu mengatasi hal tersebut. Tradisi lisan yang biasanya dituturkan oleh para pelaku tradisi bisa dituangkan dalam bentuk tulisan maupun dokumentasi lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tulisan tersebut bisa dibukukan, disimpan di CD, bahkan bisa disimpan dengan menggunakan media digital sekalipun sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan harapan tradisi lisan tersebut tetap bisa dipelajari untuk generasi yang mungkin sempat terputus karena faktor berkurangnya penutur dan persoalan ketertarikan generasi penerus terhadap tradisi tersebut. Dengan demikian tradisi lisan tetap bisa dipelajari kapan dan di manapun mereka berada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang penulis sebut dengan usaha pelestarian tradisi, bukan sengaja hendak melestarikan tradisi dengan tetap membiarkan atau mempertahankan seperti kehidupan masyarakat SAD yang hidup dalam keterbelakangan. Bukan pula ingin mempertahankan masyarakat tradisi sebagai objek penelitian semata seperti yang terjadi selama ini. Akan tetapi bagaimana tradisi yang berlaku di dalam sistem kehidupan masyarakat tradisi itu bisa senantiasa dipelajari dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tradisi lisan. Di sinilah pintu masuk bagi tradisi tulisan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://jambiupdate.com/artikel-menuliskan-tradisi-lisan.html">Dimuat di Opini Harian Pagi Jambi Ekspres, Jumat, 10 Mei 2013</a></i></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0